Jakarta, elaeis.co - Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Perkebunan terus berupaya mengembangkan produksi sawit baik hulu maupun hilir. Diantaranya dengan memperkuat kolaborasi dalam melakukan peremajaan sawit rakyat (PSR), menambah fasilitasi sarana prasarana (sarpras) perkebunan, dan mengembangkan SDM perkebunan.

Sekretaris Jenderal Kementan, Kasdi Subagyono mengatakan, kolaborasi yang dimaksud adalah melibatkan banyak pihak, termasuk menguatkan sinergitas dengan Komisi IV DPR RI, BPDPKS, petani dan lembaga lainnya.

"Kelapa sawit merupakan komoditas unggulan subsektor perkebunan, dalam pengembangannya sawit dihadapkan berbagai tantangan. Dalam upaya meningkatkan produksi dan produktivitas sawit rakyat, pemerintah bersinergi dengan BPDPKS, melaksanakan program PSR," katanya melalui keterangan resmi Kementan, kemarin.

Kasdi mengatakan, sawit merupakan produk unggulan Indonesia yang dapat mendongkrak perekonomian nasional. Selain itu, produksi sawit juga mendukung penguatan ekspor dan menambah nilai ekonomi bagi masyarakat.

"Sawit adalah produk unggulan kita dan merupakan penyangga utama ekspor kita," ujarnya.

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menyampaikan bahwa tantangan petani sawit saat ini adalah dinamika harga TBS dan kondisi tanaman tua. Karena itu, dia berharap, peremajaan sawit menjadi solusi dalam memperbaiki ekonomi petani.

"Berbagai diskusi yang dilakukan diharapkan dapat memberi masukan yang konstruktif sebagai bahan dalam menyusun kebijakan pemerintah," katanya.

Dirjen Perkebunan Kementan, Andi Nur Alam Syah, mengatakan bahwa PSR menjadi sangat penting karena mampu mendukung ketersediaan dan keberlanjutan sawit Indonesia ke depan.

"Sudah saatnya mengganti tanaman tidak produktif dengan tanaman baru. Tentunya, dalam pelaksanaannya perlu didukung dengan sarpras yang mumpuni. Ini harus cepat dilakukan demi meningkatkan produksi, produktivitas, nilai tambah dan mutu perkebunan kelapa sawit," katanya.

Andi menambahkan, seiring dengan berjalannya PSR dan pengimplementasian Sarpras tersebut, pemerintah juga sangat perlu meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, agar hasilnya dapat lebih maksimal lagi.

"Kita juga perlu melakukan riset atau penelitian yang dapat mempermudah keberlangsungan sawit dengan tetap menjaga mutu mulai dari hulu hingga hilir," katanya.

Perku diketahui, berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 833 tahun 2019, tutupan kelapa sawit nasional mencapai 16,38 juta Ha dengan komposisi 53% perkebunan swasta, 42% perkebunan rakyat, dan sisanya 5% perkebunan BUMN. Dari total luasan kelapa sawit rakyat seluas 6,94 juta Ha, terdapat potensi areal yang dapat diremajakan seluas 2,8 juta Ha dengan komposisi luasan plasma dan swadaya 2,29 juta Ha, plasma PIRBUN 0,14 juta Ha, dan plasma PIR Trans/PIR KKPA 0,37 juta Ha. 

Target PSR setiap tahunnya sebesar 180.000 Ha. Target PSR 2023 dengan pola 1 (reguler) mencapai 100.000 Ha dan direncanakan akan dilaksanakan pada 21 provinsi dan 115 kabupaten. Sedangkan untuk PSR pola 2 (jalur kemitraan) seluas 80.000 Ha dengan melibatkan beberapa perusahaan.