Rengat, elaeis.co - Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) punya sejumlah program untuk peningkatan kesejahteraan petani sawit. Yakni pengembangan sumber daya manusia (SDM), penelitian dan pengembangan, sarana dan prasarana, dan peremajaan sawit rakyat (PSR).

Akan tetapi, selain PSR, masih banyak petani yang belum mengetahui persis program lainnya karena minimnya sosialisasi. Hal tersebut juga dialami istri para petani sawit anggota Kelompok Tani Karya Serumpun di Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau.

Ibu-ibu yang tinggal di enam desa tersebut telah membentuk wadah Kelompok Wanita Tani (KWT) dan menjalankan usaha kecil menengah untuk membantu meningkatkan perekonomian keluarga.

Kartini, sekretaris KWT, mengatakan, organisasi yang memiliki anggota 304 orang itu sampai sekarang belum pernah tersentuh pembinaan dari BPDPKS. 

"Kami menjalankan usaha kuliner lokal, kerajinan, dan beternak. Tapi kami tidak mengetahui adanya program yang telah disiapkan pemerintah untuk istri petani sawit dalam pengembangan ekonomi keluarga," katanya, kepada elaeis.co, Kamis (14/4/22).

"Kami belum mendapatkan sosialisasi dari dinas terkait tentang program tersebut. Apalagi cara mendapatkannya dari BPDPKS, sama sekali nggak tahu. Seyogyanya ada organisasi yang menggembleng kami," tambahnya. 

Dia mengusulkan agar ada organisasi yang ditunjuk khusus untuk menjembatani petani menjemput bermacam program yang ada di BPDPKS. "Misalnya Asosiasi Sawitku Masa Depanku (Samade). Apabila hal tersebut terealisasi, maka tidak menambah kerjaan pihak dinas terkait," tukasnya.

Menurutnya, pembinaan sangat dibutuhkan oleh KWT, apalagi berkaitan dengan bagaimana supaya kuliner dapat dipasarkan tidak hanya dalam daerah melainkan sampai ke luar kabupaten.

"Saat ini usaha yang kami jalankan masih menyanggupi permintaan konsumen lokal," sebutnyaa.

Faisal, Kepala Bidang Perkebunan Dinas Perkebunan Inhu, tidak menampik kurangnya sosialisasi tentang program BPDPKS. "Kebanyakan petani hanya mengetahui dana PSR, selebihnya masih kurang yakin," ucapnya.

"Hingga saat ini belum ada petani yang mengajukan dana sarana prasarana dan pengembangan SDM. Ke depan akan disosialisasikan lagi supaya petani mengenali apa saja program dan bisa mengusulkannya," tambahnya. 

Hal sama juga disampaikan Rudy, penyuluh dari Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir. Katanya, selama ini petani lebih cendrung mengusulkan PSR ketimbang program lainnya sesuai data tahunan yang masuk.

"Sebenarnya dana sarana prasarana dan SDM, jika tidak petani ambil sangat disayangkan. Padahal manfaatnya sangat terasa bagi pekebun," tukasnya.