Bengkulu, elaeis.co – Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring SH meminta pemerintah agar berhati-hati sebelum memutuskan untuk melakukan pencabutan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO) pada industri minyak sawit mentah (crude palm oil-CPO). Ditakutkan pencabutan tersebut malah akan membuat harga minyak goreng di Indonesia kembali naik.

"Pemerintah harus mengambil kebijakan secara prudent, hati-hati. Apalagi kebijakan DMO dan DPO saat ini terbukti mampu menurunkan harga minyak goreng di daerah," kata Usin, Jum'at (12/8).

Ia menilai penurunan harga minyak goreng saat ini sudah cukup signifikan dan proporsional jika dibandingkan dengan penurunan harga CPO dunia. Penurunan tersebut tentu saja dipicu oleh penerapan DMO dan DPO yang dilakukan oleh pemerintah.

"Jika DMO dan DPO di cabut, maka kita tidak tahu apakah harga minyak goreng bisa tetap stabil rendah, takutnya nanti harganya malah kembali naik," katanya.

Seperti diketahui, saat ini harga minyak goreng curah di Bengkulu mencapai Rp 12 ribu per kilogram, harga minyak goreng kemasan sederhana dan premium mencapai Rp 15 ribu dan Rp 16 ribu per kilogram.

“Jika DMO dan DPO dicabut, tidak bisa dijamin harga minyak goreng tetap sebesar itu. Makanya pemerintah harus hati-hati, seperti dengan melakukan analisis terlebih dahulu," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Akasindo Bengkulu, Jakfar mengaku, DMO dan DPO harus dicabut karena kebijakan tersebut menghambat arus ekspor CPO dan turunannya. Jika laju ekspor terhambat, maka dampaknya penyerapan TBS di tingkat petani juga jadi terhambat. Akibatnya TBS dibeli dengan harga yang cukup murah.

"Saya pikir harusnya DMO dan DPO dicabut. Jangan sampai upaya pemerintah dalam rangka menjaga ketersediaan minyak goreng di daerah malah menyebabkan aktivitas ekspor CPO dan turunannya menjadi terganggu," kata Jakfar.

"Kita ingin ekspor dan penyediaan minyak goreng bisa berjalan beririringan dan berdampak pada petani di daerah juga," tambahnya.