Jakarta, elaeis.co - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa Indonesia mengambil langkah sistematis dan inovatif dalam mencapai net carbon sink atau penyerapan karbon bersih sektor kehutanan dan lahan di tahun 2030. Indonesia memadukan pertimbangan ekonomi dan sosial serta kerja sama dengan masyarakat dalam pengelolaan hutan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikannya saat berbicara pada Presidency Session on Protecting Nature for Climate, Lives, and Livelihoods dalam World Climate Action Summit (WCAS) COP28 di Al Waha Theatre, Expo City Dubai, Dubai, Uni Emirat Arab (UEA), Sabtu (2/12).

“Sektor kehutanan dipilih karena 34 persen desa di Indonesia berada di perbatasan atau dalam hutan, dan jutaan masyarakat Indonesia bergantung dari sektor kehutanan. Untuk penuhi target tersebut, kami mengambil langkah sistematis dan inovatif,” jelasnya dalam keterangan resmi BPMI Setpres, kemarin.

Di hadapan para pemimpin negara, Jokowi menjelaskan upaya yang telah dilakukan Indonesia guna mencapai hal tersebut. Salah satunya menerapkan moratorium permanen pembukaan hutan mencakup sekitar 66 juta hektare hutan primer dan lahan gambut sejak tahun 2019.

“Kami juga telah merehabilitasi 3 juta hektare lahan terdegradasi dan 3 juta hektar lahan gambut. Sekarang hasilnya mulai terasa, tingkat deforestasi Indonesia berkurang 75 persen, terendah dalam 20 tahun terakhir. Tahun depan, kami targetkan rehabilitasi 600 ribu hektare lahan mangrove,” ujarnya.

Hal ini juga diikuti dengan pembangunan persemaian yang telah dilakukan dalam skala besar dan sudah mulai efektif untuk berproduksi. “Persemaian dalam skala besar, kapasitas totalnya sekitar 75 juta bibit/tahun dan sudah mulai efektif berproduksi,” lanjutnya.

Dia lantas menekankan bahwa hutan dan lahan harus menjadi bagian dari aksi iklim melalui sejumlah perspektif. Mobilisasi dukungan terhadap negara berkembang sangat penting dalam mengelola hutan dan lahan secara berkelanjutan. “Dukungan tersebut harus country-driven berdasar kebutuhan riil negara pemilik hutan. Kami apresiasi dukungan UEA membangun Mohamed bin Zayed International Mangrove Research Center di Indonesia,” tuturnya.

Selanjutnya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa hambatan perdagangan bukan merupakan upaya dalam mengatasi perubahan iklim. Menurutnya, kedua hal tersebut dapat maju secara berdampingan.
“Ini penting untuk membangun trust dan kolaborasi antara global north dan global south, serta dorong pembangunan berkelanjutan negara berkembang,” ucapnya.

Dia juga menyatakan Indonesia akan terus bekerja keras dalam mencapai nol emisi karbon atau net zero emission (NZE) sebelum tahun 2060. “Sekaligus menikmati pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kemiskinan dan ketimpangan yang terus diturunkan secara signifikan, serta lapangan kerja yang terus tercipta,” ujarnya.

Dalam hal transisi energi, Presiden menyebutkan sejumlah upaya Indonesia untuk mempercepat pengembangan energi baru terbarukan. “Terutama energi surya, air, angin, panas bumi, dan arus laut, serta pengembangan biodiesel dari minyak sawit, bioethanol dari tebu, dan bioavtur dari minyak sawit,” tuturnya.

Untuk mewujudkan komitmen tersebut, Presiden pun mengundang sejumlah pihak seperti mitra bilateral, investasi swasta, filantropi, dan negara sahabat untuk menjalin kolaborasi pendanaan dalam mewujudkan nol karbon emisi pada 2060.

“Target Paris agreement and net zero emission hanya bisa dicapai jika kita bisa menuntaskan masalah pendanaan transisi energi ini. Dari situlah masalah dunia bisa diselesaikan,” tandasnya.