Jakarta, elaeis.co - Jutaan petani kelapa sawit di Indonesia melewati tahun 2023 dengan penuh suka duka. Sederet persoalan masih membelit dan sangat mempengaruhi kesejahteraan petani.

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (apkasindo) membuat Refleksi Sawit Rakyat 2023 yang bertemakan ‘Sawit Rakyat Untuk Negeri’ dan disiarkan melalui akun resmi youtube DPP Apkasindo. 

Refleksi ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi para pemangku kepentingan, terutama calon presiden dan wakil presiden (wapres) yang akan dipilih 14 Februari mendatang, dalam merumuskan kebijakan terkait sawit rakyat ke depan.

"Di tahun politik 2024 ini, Apkasindo berdoa agar presiden dan wapres terpilih dapat menjaga eksistensi 'Sawit Rakyat Untuk Negeri' dengan melanjutkan program yang sudah berjalan baik di era Presiden Jokowi dan menuntaskan pekerjaan terkait sawit rakyat yang belum selesai, demi menjamin kesejahteraan 17 juta petani dan keluarganya serta roda ekonomi di desa-desa sentra sawit," demikian harapan yang disampaikan Ketua Umum DPP Apkasindo, Dr Gulat M.E. Manurung, dan Sekretaris Jenderal DPP Apkasindo, Dr Rino Afrino.

Dalam siaran pers yang diterima elaeis.co Minggu (7/1), keduanya mengulas kembali pencapaian dan peran Apkasindo sebagai wadah perjuangan petani kelapa sawit Indonesia, baik petani sawit swadaya maupun petani sawit bermitra, yang mempunyai tujuan utama meningkatkan daya saing perkebunan sawit rakyat guna mewujudkan produktivitas, kesejahteraan, keberlanjutan dan kesetaraan.

Selama 2023 Apkasindo mencatat beberapa isu penting yang berdampak pada kesejahteraan petani sawit Indonesia. Persoalan paling mendasar adalah harga Crude Palm Oil (CPO) dan Tandan Buah Segar (TBS) petani.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Sekretariat DPP Apkasindo, rata-rata harga CPO Internasional Rotterdam pada tahun 2023 menurun sebesar 25,9% dibandingkan tahun 2022. Rata-rata harga CPO KPBN pada tahun 2023 juga turun sebesar 10,7% dibandingkan tahun 2022. 

Pelemahan harga CPO internasional dan KPBN di tahun 2023 berdampak kepada harga TBS yang di tetapkan di 22 provinsi penghasil sawit. Secara nasional, rata-rata harga TBS di tingkat provinsi sepanjang tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 13.4% dibandingkan rata-rata harga TBS di tahun 2022. 

Penurunan harga TBS terparah terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah dan Papua, mencapai 19.4%. Sementara Provinsi Riau dan Aceh tercatat mengalami penurunan harga TBS terendah, sebesar 10.5%. 

Harga TBS tertinggi ditorehkan oleh Provinsi Sumatera Barat dan Riau pada periode bulan Maret 2023, yakni mencapai Rp 2.705/kg. Sedangkan harga TBS terendah secara nasional tercatat terjadi di Provinsi Papua Barat dan Banten pada bulan Agustus 2023, yakni hanya Rp 1.631/kg.

Menurutnya, sejak Januari 2022 DPP Apkasindo sudah melakukan rekap dan ranking harga TBS setiap provinsi yang ada kepengurusan Apkasindo untuk membandingkan harga Disbun dengan harga pembelian oleh pabrik kelapa sawit (PKS). Di lapangan, lebih dari 90% petani kelapa sawit mendapatkan harga TBS di bawah harga penetapan Disbun di tingkat provinsi.

"Terjadi disparitas harga pembelian oleh PKS. TBS petani bermitra dibeli lebih rendah Rp 300 dibanding harga penetapan, sedangkan TBS petani swadaya non mitra dibeli Rp 750 di bawah harga penetapan," ungkap Gulat.

Atas kondisi ini, Apkasindo lantas meminta Kementerian Pertanian segera merevisi Permentan 01/2018, meminta pemerintah mendirikan Bursa CPO, serta meminta Kementerian Keuangan menghitung ulang besaran Bea Keluar (BK) dan Pungutan Ekspor (levy) dengan berbagai parameter yang proporsional.

Apkasindo juga berkolaborasi dengan kejaksaan untuk Program Jaga Zapin (Zona Perkebunan dan Industri) dimulai dari Provinsi Riau. Selain itu, Apkasindo menjadi mitra strategis Satgas Pangan Nasional dengan melakukan pertukaran data terkhusus terkait ke harga TBS di 22 provinsi yang rutin dilaporkan melalui Mabes Polri.

Isu lain yang sangat mempengaruhi kesejahteraan petani adalah harga pupuk. Apkasindo mencatat rata-rata harga pupuk loco pelabuhan Dumai di sepanjang tahun 2023 turun dibandingkan tahun 2022. Pupuk NPK mengalami penurunan sebesar 32% dan pupuk MOP turun 49,2%.

Penurunan harga pupuk mempengaruhi harga pokok produksi (HPP) petani sawit. Berdasarkan data dari salah satu provinsi penghasil sawit terbesar dengan sampel petani sawit di 11 kabupaten/kota, terjadi penurunan HPP sebesar 21,7% dibandingkan tahun 2022.

Memanfaatkan momentum ini, Apkasindo meminta petani terus melaksanakan pemupukan dengan konsep 5T (tepat dosis, waktu, cara, kualitas, dan harga), melakukan koordinasi intensif dengan para produsen pupuk kimia non subsidi untuk menjaga stok, melakukan pengawasan pupuk palsu, melakukan pengembangan pupuk organik berbasis kelapa sawit, dan mendorong realisasi dukungan pupuk melalui dana BPDPKS.

"Secara khusus, Apkasindo juga meminta Kementan untuk mempertimbangkan pengadaan kembali pupuk subsidi untuk petani sawit," sebutnya.

Terkait penyelesaian legalitas kebun sawit rakyat, Apkasindo sudah mengeluarkan statemen jauh sebelum lahirnya Undang Undang Cipta Kerja (UUCK) bahwa sawit petani yang diklaim dalam kawasan hutan adalah suatu kekeliruan. Dengan terbitnya UUCK tahun 2020, sawit yang tertanam tahun 2020 ke bawah dianggap legal. "Hal ini patut kami syukuri karena ada kejelasan ke depannya," tukasnya.

UUCK beserta turunannya (PP dan Permen LHK) juga telah memberikan peta-jalan untuk penyelesaian 3,3 juta lahan sawit dalam kawasan hutan. Namun Apkasindo mencatat progresnya sangat lambat dan masih melalui prosedur birokrasi yang panjang.

"Sepanjang 2023 Apkasindo telah memberikan data spasial koordinat beserta data petani dalam kawasan hutan kepada Satlak KLHK seluas 60.000 hektar, sebahagian besar sudah masuk ke dalam SK Datin 1-19 dan SK Peta Indikatif revisi 1 dan 2. Namun faktanya, dari SK Datin 1-19 tersebut petani sawit yang mengusul hanya 483.118 hektar," bebernya.

Menurutnya, 'kegaduhan' akibat klaim kawasan hutan sangat menghambat beberapa dimensi sosial ekonomi petani sawit, terkhusus kendala petani untuk mengakses program strategis nasional (PSN) seperti peremajaan sawit rakyat (PSR) dan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).

"Kami sangat meyakini bahwa hanya dengan PSR-lah produktivitas petani sawit dapat ditingkatkan sampai 2 kali lipat dan tentu ini berhubungan erat dengan cita-cita pemerintah tahun 2045 (Indonesia Emas) bahwa produksi CPO pada tahun tersebut sudah mencapai 100 juta ton per tahun," ucapnya.

Untuk mengakselerasi program PSR di tahun 2024, Apkasindo bersama KLHK dan Ditjenbun memulai penyelesaiaan lahan petani sawit yang terindikasi di dalam kawasan Hutan. Apkasindo berperan dalam penyediaan data spasial koordinat petani, dokumen petani meliputi copy Sertifikat Hak Milik (SHM), KTP, dan Kartu Keluarga.

Untuk akselerasi ini dibagi dalam dua tahap, yaitu tahap I dimulai untuk kebun sawit rakyat yang diklaim dalam kawasan hutan namun sudah bersertifikat SHM dari ATR/BPN. Tahap II adalah untuk kebun sawit yang diklaim dalam kawasan hutan oleh KLHK namun sudah memiliki legalitas surat kepemilikan lahan dan tertanam dari tahun 2020 ke bawah.

Terkait program PSR yang dijalankan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), DPP Apkasindo mencatat usulan PSR tahun 2023 yang mendapatkan rekomtek dari Ditjenbun sekitar 52.582 hektar atau 29.2% dari total target 180.000 hektar/tahun. Walaupun masih jauh di bawah target yang ditetapkan, realisasi di tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun 2022 yang hanya mencapai 17.908 hektar atau hanya 9,8% dari total target PSR.

"Penyebab utama rendahnya realisasi PSR adalah lambannya birokrasi, regulasi yang berubah-ubah dan perlu penyesuaian, koordinasi lintas Kementerian KLHK dan ATR/BPN, dan sawit dalam kawasan hutan," bebernya.

"Peningkatan capaian PSR tahun 2023 tidak lepas dari peran Apkasindo untuk merevisi syarat bebas gambut pada Permentan 02/2022 dengan upaya berkoordinasi langsung dengan Kementerian LHK serta melaporkan langsung secara tatap muka kondisi realisasi PSR yang minim di tahun 2022 kepada Presiden Joko Widodo," sambungnya.

Dengan skema jalur kemitraan pada pengusulan PSR di tahun 2023, Apkasindo juga berperan memulihkan kembali hubungan plasma dan perusahaan inti yang sudah bercerai pada siklus pertama. Apkasindo menawarkan 'new model' kemitraan inti-plasma pada siklus kedua, dan tercatat sepanjang 2023 puluhan KUD di Sumatera dan Kalimantan yang bercerai berhasil disatukan kembali dengan perusahaan intinya. 

Terkait program Sarana Dan Prasarana (Sarpras) yang juga dijalankan BPDPKS, Apkasindo mencatat penyaluran program berupa pendirian pabrik kelapa sawit, pabrik minyak makan merah, dan pabrik mini minyak goreng praktis tidak berjalan. Sepanjang tahun 2023 hanya disibukkan dengan gonta-ganti regulasi (aturan) dan sibuk dengan sosialisasi/FGD. 

"Perubahan regulasi ini sangat fatal karena permohonan petani yang sudah melewati perjalanan panjang menjadi mentah kembali karena seringnya gonta-ganti aturan. Bahkan ada yang sudah 3 tahun memulai proses pelengkapan persyaratannya, tapi ujungnya kembali nol," sesalnya.

"Hambatan dalam mendirikan pabrik tersebut adalah munculnya klausul harus ada dana mengendap sebesar 30% yang dibuktikan dengan rekening koran selama satu tahun terakhir. Sebuah regulasi yang mengada- ada dan tidak masuk akal," sambungnya.

Program Sarpras berupa bantuan pupuk, pestisida, jalan dan jembatan, juga praktis tidak ada yang berjalan di tahun 2023. "Jika dilihat sejak berdirinya BPDPKS, terkait realisasi sarpras infrastruktur dan pupuk praktis hanya nol koma. Biang persoalannya adalah panjangnya birokrasi yang diwajibkan oleh Dirjenbun," kritiknya.

Khusus program Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), Apkasindo memberikan apresiasi karena program beasiswa SDM anak petani sawit dan buruh tani sawit pada tahun 2023 mengalami kenaikan dari sisi jumlah penerimanya yang mencapai 2.000 siswa. Tahun sebelumnya, kuotanya hanya 660 siswa.

Prestasi dari program SDM Beasiswa sawit ini adalah bahwa di tahun 2023 dari quota 2.000 siswa, 30%-nya disiapkan melalui jalur kuota afirmasi (tujuan khusus dengan maksud tertentu).

Apkasindo juga sangat mendukung pendirian Bursa CPO dan Program Biodisel untuk stabilitas harga TBS petani.

Pendirian Bursa CPO Indonesia sudah sejak 10 tahun lalu direncanakan, namun selalu saja mendapat hambatan. Karena sangat berkepentingan dengan berdirinya Bursa CPO Indonesia, maka Apkasindo mengambil peran untuk percepatan dengan menemui berbagai stakeholder Kementerian/Lembaga dengan mengungkapkan data-data pendukung.

Program Biodisel juga sangat ditentang oleh pihak pesaing minyak nabati sawit dan negara Uni Eropa (UE). Sebab, petani sawit sangat diuntungkan dengan program tersebut terkhusus dalam hal stabilitas harga TBS. "Apkasindo telah melakukan berbagai upaya seperti kampanye biodiesel baik lewat media maupun penyampaian dalam materi debat," sebutnya.

Untuk melawan regulasi anti deforestasi UE (EUDR), pada 29 Maret 2023 Apkasindo melakukan aksi turun ke jalan bersama mahasiswa anak petani sawit di depan kantor Dubes UE di Jakarta dan menyerahkan secara resmi petisi 'Menolak EUDR karena telah mendiskriminasi sawit Indonesia'.

Apkasindo juga aktif melakukan kampanye positif sawit ke negara negara pembeli terbesar sawit. Atas dukungan Kemenko Marves, CPOPC dan BPDPKS, Apkasindo sudah menjadi bagian dari Tim Diplomasi Sawit Internasional dan hasilnya sangat membanggakan Indonesia di mata dunia.

Terkait dengan masalah keberlanjutan yang sering disorot pihak asing, Apkasindo menilai perlu dilakukan pengawalan atas revisi Perpres ISPO. Bukan rahasia lagi bahwa implementasi ISPO untuk petani sawit sangat rendah sekali. 

Apkasindo mencatat sampai dengan Desember 2023 baru 0,42% (sekitar 28 ribu hektar) dari total luas 6,87 juta hektar perkebunan sawit rakyat yang disertifikasi sejak Permentan ISPO terbit 2011.

Dan sejak Perpres ISPO disahkan tahun 2020, di mana petani sawit sudah wajib atau mandatory (di peraturan sebelumnya ISPO masih sukarela), tercatat hanya delapan ribuan hektar luas kebun petani yang berhasil ISPO.

"Seharusnya ini yang menjadi pusat perhatian Tim Revisi ISPO, bukan malah melompat ke hilir. Urusan hulu saja masih cukup rendah," dia menyarankan.

DPP Apkasindo sudah melayangkan surat ke Menko Ekonomi dan K/L terkait dengan tembusan Presiden Jokowi supaya Revisi ISPO fokus menyelesaikan permasalahan dan keterbatasan petani sawit menuju ISPO.

"Kami mengusulkan supaya ISPO bersifat relatif bukan absolut sebagaimana konsep yang dianut selama ini. Kami mengusulkan ISPO petani dibagi dalam 4 cluster yaitu ISPO diamond, gold, silver dan iron. Prinsipnya adalah kebun petani sawit dibagi dalam taraf kemampuannya memenuhi persyaratan ISPO dan pembiayaannya diembankan ke BPDPKS," tegasnya.

"Apkasindo juga mengusulkan supaya ISPO satu paket dengan PSR. Khusus yang sudah PSR tahun 2023 ke bawah supaya otomatis masuk dalam kriteria ISPO karena semua persyaratan ISPO ada di persyaratan PSR," imbuhnya.

Menanggapi kasus hukum terkait pelaksanaan PSR dan subsidi biodiesel, Apkasindo sudah melakukan pendekatan afirmasi yang dimulai dari Provinsi Riau dan hasilnya cukup memuaskan. Terakhir DPP Apkasindo diundang oleh Kejagung dan Mabes Polri membahas program biodiesel, PSR, dan stabilitas harga TBS.

"Apkasindo dalam hal ini menjelaskan kepada aparat penegak hukum bahwa biodiesel dan PSR adalah masa depan sawit Indonesia," tandasnya.