Bengkulu, elaeis.co - Pemprov Bengkulu mendorong petani kelapa sawit di daerah itu menerapkan praktik sawit berkelanjutan. Diantaranya memperhatikan aspek lingkungan serta menggunakan bibit kelapa sawit unggul dan bersertifikat.

Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu, Ir Ricky Gunarwan   mengatakan, petani kelapa sawit pada dasarnya harus tunduk pada regulasi yang ditetapkan pemerintah dalam menjalankan usahanya. Diantara kewajiban petani yang ditetapkan pemerintah adalah mengantongi surat tanda daftar budidaya (STDB) dan tersertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).

“Hingga saat ini petani penerima sertifikat ISPO di Bengkulu masih sangat sedikit, sementara keinginan mengembangkan perkebunan kelapa sawit di Bengkulu sangat tinggi, bahkan tidak sedikit kebun karet yang dikonversi menjadi kebun sawit," kata Ricky, kemarin.

Menurutnya, Pemprov Bengkulu terus mendorong peningkatan sertifikasi sebagai bukti petani telah melaksanakan budidaya kelapa sawit yang sustainable atau berkelanjutan

"Sejatinya kami selaku pemerintah daerah akan terus mendorong pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat agar sesuai standar yang sustainable. Sosialisasi terus dilakukan agar petani sawit swadaya menggunakan bibit sawit unggul, memperhatikan aspek lingkungan, dan tidak berkebun di dalam kawasan hutan," tuturnya.

Ia menekankan bahwa aspek-aspek tersebut harus menjadi perhatian petani kelapa sawit. Hanya dengan mengikutinya maka petani akan diakui telah menjalankan budidaya yang berkelanjutan.

"Kalau seluruh petani kelapa sawit bisa menerapkan praktik kelapa sawit berkelanjutan, maka dampaknya tidak hanya untuk petani tetapi juga untuk daerah dan negara," sebutnya.

Diantara dampak praktik sawit berkelanjutan adalah produksi tandan buah segar (TBS) yang maksimal. Peningkatan hasil panen tentu akan meningkatkan pendapatan petani kelapa sawit dan itu secara tidak langsung berdampak pada perekonomian daerah.

"Sebenarnya praktik kelapa sawit berkelanjutan itu demi petani, daerah, dan negara. Jadi, tidak ada yang dirugikan dari penerapan ini," tutupnya.