Jakarta, elaeis.co – Presiden Prabowo Subianto mendorong pengembangan kelapa sawit di tanah Papua sebagai bagian dari strategi mewujudkan swasembada energi nasional.

Dalam pernyataannya di Istana Negara, Prabowo menyebut Papua berpotensi ditanami kelapa sawit dan tanaman lain penghasil energi nabati seperti tebu dan singkong. Menurutnya, pengembangan komoditas tersebut diharapkan mampu memenuhi kebutuhan energi daerah secara mandiri sekaligus menekan impor bahan bakar minyak (BBM).

Baca Juga: Prabowo Minta Tanam Sawit di Papua, Amnesty International Bilang Gini

“Ke depan, semua daerah harus bisa berdiri di atas kakinya sendiri, swasembada pangan dan swasembada energi,” ujar Prabowo.

Berdasarkan data BPS 2024, Papua Selatan tercatat sebagai provinsi dengan luasan perkebunan kelapa sawit terbesar di Tanah Papua, yakni 97,77 hektar. Meski angka tersebut relatif kecil dibandingkan sentra sawit nasional di Sumatera dan Kalimantan, Papua Selatan menjadi wilayah paling luas mengembangkan sawit di antara provinsi-provinsi di Papua.

Papua Barat menempati posisi berikutnya dengan luasan 48,33 hektar, disusul Papua Barat Daya sebesar 38,42 hektar. Kedua wilayah ini dikenal sebagai daerah awal masuknya perkebunan skala besar di Tanah Papua karena akses wilayah yang relatif lebih terbuka.

Sementara itu, Provinsi Papua tercatat memiliki luasan kebun sawit sebesar 42,17 hektar. Aktivitas perkebunan masih berlangsung, meski skalanya belum sebesar Papua Selatan maupun Papua Barat.

Untuk Papua Tengah, BPS mencatat luasan kebun sawit hanya 9,37 hektar. Kondisi geografis yang didominasi pegunungan serta keterbatasan akses dinilai menjadi faktor utama lambatnya pengembangan sawit di wilayah ini.

Adapun Papua Pegunungan tercatat belum memiliki perkebunan kelapa sawit. BPS mencatat luasan kebun sawit di provinsi tersebut sebesar 0,00 hektar hingga 2024, menandakan belum adanya aktivitas perkebunan sawit yang tercatat secara statistik.

Prabowo sebelumnya menyatakan bahwa pengembangan sawit dan bioenergi di dalam negeri berpotensi menghemat ratusan triliun rupiah devisa negara. 

Ia menyoroti nilai impor BBM Indonesia yang mencapai ratusan triliun rupiah per tahun dan menilai ketergantungan tersebut dapat dikurangi melalui pemanfaatan sumber energi nabati.

Meski demikian, pengembangan sawit di Papua kerap menjadi perhatian publik karena wilayah ini dikenal memiliki hutan alam dan keanekaragaman hayati yang tinggi. 

Dengan data BPS yang menunjukkan luasan kebun masih terbatas, arah kebijakan pengembangan sawit di Papua ke depan dinilai akan sangat ditentukan oleh keseimbangan antara kebutuhan energi, pembangunan ekonomi, dan perlindungan lingkungan.