Palangkaraya, elaeis.co – Instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga perkebunan sawit sebagai aset strategis menjadi atensi Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Tengah (Kalteng).

Kabid Humas Polda Kalteng Kombes Pol Erlan Munaji mengatakan, pihaknya siap menjalankan tugas menjaga keamanan area perkebunan sawit sebagai bagian dari tugas pokok yang dijalankan untuk memastikan keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Dia menjelaskan, dukungan itu sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. “Pasal 13 huruf a dan c menjelaskan tupoksi Polri, yaitu memelihara kamtibmas, menegakkan hukum yang berkeadilan serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Karena itu, Polri dalam hal ini Polda Kalteng bertanggungjawab jawab untuk menjaga situasi kamtibmas di wilayah Kalteng agar tetap kondusif. Di Kalteng banyak areal perkebunan, tentunya menjaga salah satu sasaran untuk diamankan,” katanya dalam keterangan resmi dikutip elaeis.co Selasa (14/1).

Terkait pola penjagaan dan personel yang diturunkan Polri untuk menjalankan tugas menjaga perkebunan sawit, dia menerangkan bahwa polda akan bekerja sama dengan jajaran polres di mana area perkebunan sawit berada. Polda Kalteng telah mempersiapkan personel agar selalu sigap dalam menghadapi laporan dan gangguan kamtibmas.

“Kepolisian juga bekerja sama dengan petani atau pihak perusahaan pemilik perkebunan sawit untuk melakukan patroli bersama menjaga area perkebunan sawit. Pihak TNI juga ikut bekerja sama membantu pengamanan di sekitar area perkebunan sawit,” jelasnya.

Maraknya kasus pencurian TBS sawit menjadi perhatian khusus Polda Kalteng. Sepanjang 2024, tercatat 321 kasus pencurian TBS yang melibatkan 593 tersangka. Kasus ini terjadi di wilayah operasional 60 perusahaan sawit di Kalteng.

Ditambahkannya, daerah rawan konflik di perkebunan sawit terjadi hampir di sebagian besar wilayah Kalteng. Sengketa kepemilikan lahan sawit sering kali menjadi pemicunya. Untuk mengatasi konflik sawit, menurutnya, Polda Kalteng akan mengoptimalkan peran Satgas Penanganan Konflik Sosial (PKS) yang sudah dibentuk pemerintah. “Kami akan mengoptimalkan peran Satgas PKS untuk bisa mengidentifikasi permasalahan, semoga bisa memberikan solusi terbaik,” harapnya.

Ditegaskannya, dalam menyelesaikan konflik agraria, posisi Polri adalah sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. “Kami mengajak masyarakat dan perusahaan agar bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban, terkhusus di daerah-daerah yang memiliki banyak perkebunan sawit,” sebutnya.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Diperlukan dukungan dari semua pihak untuk menjaga Kalteng tetap kondusif. Perlu kerja sama melalui koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi untuk menjaga iklim investasi yang kondusif. Dengan terciptanya situasi yang aman dan nyaman, iklim investasi akan lebih baik dan pembangunan di Kalteng dapat terus berkembang,” tutupnya.