Papua Barat, Elaeis.co - Di sisi lain para petani tengah berbahagia menikmati harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang tinggi, petani Kabupaten Teluk Bintuni justru diduga masih menjadi korban permainan perusahaan. Bagaimana tidak, kebun sawit milik mereka yang menggunakan sistem Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) justru tak kunjung lunas.

Hal tersebut dampak dari kebijakan manajemen perusahaan yang jika berganti manajemen maka hutang petani kembali penuh tanpa ada angsuran. 

"Padahal mereka sudah menganggur bertahun- tahun. Dan ini kita duga sudah terjadi berkali-kali. Setiap ganti manajemen maka hutang kembali penuh," terang Sekretaris DPW Apkasindo Papua Barat, Dorteus Paiki kepada elaeis.co, Jumat (11/2/2022).

Meski terpencil dan jauh dari ibu kota provinsi Papua Barat, Teluk Bintuni itu seharusnya juga menjadi perhatian pemerintah. Dimana ada sekitar 3.000 hektar kebun sawit yang dikelola oleh 1.500 petani. Sehingga hal tersebut tidak terjadi.

Paiki menerangkan pihaknya telah menelusuri permasalahan tersebut. Dari perhitungannya beberapa kelompok petani kelapa sawit di wilayah itu justru telah kelebihan bayar angsuran. Ada sekitar Rp6 miliar yang harus dikembalikan ke petani oleh perusahaan.

"Artinya hutang sudah selesai tapi mereka masih terus mencicil," paparnya.

Anehnya kata Paiki, hingga saat ini belum ada teguran dari pemerintah kepada manajemen salah satu perusahaan itu. Untuk itu pihaknya akan membentuk pansus untuk menyelidiki permasalahan ini.

"Jelas ada indikasi permainan manajemen. Kita akan selidiki. Dalam waktu dekat ini kita akan bertemu dengan bupati dan wakilnya untuk menginformasikan permasalahan ini," jelasnya.

Menurut Paiki, permasalahan ini harus cepat diselesaikan agar petani dapat menikmati hasil kebunnya. Sementara kebun mereka juga masih produktif meski umur sudah saatnya untuk diremajakan.