Dharmasraya, elaeis.co – Para petani kelapa sawit di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, akhirnya bisa menyampaikan unek-unek terkait potongan timbangan Tandan Buah Segar (TBS) oleh Pabrik Kelapa Sawit (PKS) langsung kepada Bupati Annisa Suci Ramadhani. Mereka menilai kebijakan yang diterapkan PKS terlalu tinggi dan tidak transparan.

Keluhan para petani ini disampaikan langsung dalam dialog terbuka dalam saat kunjungan Bupati Annisa ke Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Koto Besar. Dialog itu juga diikuti unsur organisasi pemerintah daerah dan perwakilan koperasi sawit.

Para petani menyebutkan potongan timbangan TBS yang diterapkan PKS antara 4–8% per truk. Petani merasa sangat dirugikan karena kehilangan pendapatan sekitar Rp 400 ribu hingga Rp 500 ribu per truk dengan harga TBS saat ini berkisar Rp 2.500 – Rp 3.000/kg.

"Potongan sebesar itu sangat memberatkan kami, apalagi tidak ada penjelasan teknis yang jelas dari pihak pabrik kenapa diberlakukan potongan," kata Jhon Nasri, Ketua KUD Lubuk Karya, dalam keterangan dikutip Selasa (15/4).

Diakuinya, potongan timbangan sebenarnya merupakan hal biasa dalam industri sawit karena kadar air, kotoran, atau buah tidak matang. Namun, petani menilai besaran potongan saat ini tidak wajar dan kurang transparan.  

"Kadang kami dapat laporan timbangan berbeda dari yang kami ukur sendiri. Ini merugikan petani kecil yang mengandalkan hasil kebun untuk hidup," ungkapnya.

Menanggapi keluhan tersebut, Bupati Annisa memerintahkan Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Yefrinaldi untuk segera mengkaji masalah ini dan berkoordinasi dengan dinas terkait serta pihak PKS.  

"Ini bukan hal kecil. Kita harus pastikan sistem penimbangan berjalan adil dan transparan. Saya minta Asisten II segera berkoordinasi untuk menuntaskan masalah ini," tegasnya.  

Ia juga menekankan pentingnya membentuk forum komunikasi tiga pihak (petani, koperasi, dan perusahaan sawit) untuk memediasi persoalan serupa di masa depan.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya berencana melakukan audit sistem timbangan di PKS untuk memastikan akurasi, sosialisasi standar potongan yang berlaku secara nasional agar petani paham hak mereka, dan memperkuat peran koperasi sebagai mediator antara petani dan perusahaan.  

"Kami akan undang pihak PKS untuk duduk bersama. Jika ada ketidaksesuaian, harus ada pembenahan sistem," jelas Yefrinaldi.  

Dharmasraya merupakan salah satu sentra produksi sawit di Sumatera Barat, dengan luas kebun mencapai 85.000 hektare. Jika masalah ini tidak segera diatasi, dikhawatirkan akan menurunkan motivasi petani dan mengganggu pasokan bahan baku industri sawit.