https://www.elaeis.co

Berita / Nusantara /

Petani Sawit Merangin Desak Pemerintah Tinjau Ulang Pembatasan Ekspor Limbah Sawit

Petani Sawit Merangin Desak Pemerintah Tinjau Ulang Pembatasan Ekspor Limbah Sawit

Perkebunan sawit di Jambi. foto: dok.


Jambi, elaeis.co - Pembatasan ekspor limbah sawit dan minyak jelantah yang diberlakukan pemerintah dinilai menambah beban petani sawit di Indonesia. Harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit yang semula sempat mengalami kenaikan, kini kembali anjlok dan merugikan ribuan petani yang bergantung pada komoditas ini. 

Menyikapi kondisi ini, DPD Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kabupaten Merangin, Jambi, dengan tegas meminta agar kebijakan pembatasan ekspor ditinjau kembali mengingat dampak yang ditimbulkan terhadap pendapatan petani sawit di seluruh Indonesia.

"Kami di Merangin terimbas dampaknya. Harga TBS di Dinas Perkebunan mencapai Rp 3.400/kg, sedang di tingkat petani hanya Rp2.600/kg," kata Ketua DPD Apkasindo Merangin Joko Wahyono kepada elaeis.co, Ahad (19/1).

Sedangkan di Pabrik Kelapa Sawit (PKS), harga rata-rata TBS juga mengalami penurunan. Yakni sekitar Rp 3160/kg dan beberapa PKS bahkan membayar hanya Rp 2900/kg.

“Petani sawit merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, namun kini kami terancam merugi akibat kebijakan pembatasan ekspor ini. Baru satu bulan harga TBS membaik, kini sudah anjlok lagi,” ujarnya.

Pihaknya juga menekankan bahwa Presiden RI harus turun langsung mendengar keluhan para petani sawit agar tidak ada kebijakan yang merugikan mereka.

Pihaknya juga berharap DPP Apkasindo untuk segera turun tangan memberikan dukungan kepada petani sawit dan menyuarakan aspirasi ini ke pemerintah pusat. Dalam waktu dekat, Joko berencana untuk mengirimkan surat langsung kepada Presiden RI guna menanggapi persoalan ini.

"Jika masalah ini tidak segera ditindaklanjuti, kami akan menggelar aksi turun ke jalan dan menggerakkan petani sawit se-Indonesia untuk mendatangi kantor Kementerian Perdagangan, seperti yang pernah dilakukan sebelumnya,” tambahnya.

Mereka juga menuntut agar pemerintah daerah yang selama ini menerima Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor sawit, lebih peduli terhadap nasib petani yang kini terancam merugi. Dukungan pemerintah sangat dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan hidup para petani sawit yang merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar di Indonesia.


 

BACA BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Komentar Via Facebook :