Tenggarong, elaeis.co - Anggota Koperasi Kongbeng Bersatu ikut merasakan sulitnya mendapatkan bantuan sarana dan prasarana (sarpras) dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Buktinya, sampai saat ini belum ada bantuan sarpras yang diterima koperasi yang beroperasi di Desa Sri Pantun, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Kaltim) itu.

"Untuk pengajuan, kita ada. Tapi memang lumayan susah persyaratannya," ujar Ketua Koperasi Kongbeng Bersatu, Agus Taman, kepada elaeis.co, Senin (30/12).

Diantara persyaratan yang dirasa cukup menyulitkan tersebut yakni pengusul harus mencari bahkan membiayai sendiri konsultan dan perencanaan. Selain membutuhkan biaya yang tidak sedikit, pihaknya juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk membuat perencanaan tadi.

"Seharusnya BPDPKS mempermudah persyaratan pengajuan, sehingga bantuannya tersalur kepada petani. Bukan hanya sarpras, namun juga pada program peremajaan sawit rakyat atau PSR," pintanya.

"Kalau dari dari jalur kemitraan, seharusnya tidak harus full manajemen. Jadi kebun boleh dibangun oleh perusahaan, namun setelah diremajakan dengan biaya Rp 60 juta/hektar segera diserahkan kembali ke petani. Sehingga petani bisa mandiri dan tidak sistem plasma," imbuhnya.

Sebagai informasi, Koperasi Kongbeng Bersatu merupakan penerima penghargaan kebun kelapa sawit produktivitas tertinggi di tingkat nasional versi GAPKI dalam gelaran IPOC 2023 di Bali. Kebun sawit koperasi yang beranggotakan sebanyak 1.602 orang petani tersebut mampu berproduksi sampai 33 ton/hektar tiap tahunnya dengan usia tanam berbeda-beda.

Tingginya produksi kebun petani seluas 4.800 hektar itu tak lepas dari pemilihan bibit yang tepat, yakni produksi PPKS, Sucofindo dan Damimas.