Tobadak, elaeis.co – 100 orang peserta, umumnya berprofesi sebagai petani kelapa sawit di Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, mengikuti bimbingan teknis (bimtek) Peningkatan Kapasitas Petani dan Penyuluh. Kegiatan itu diadakan Kementerian Pertanian (kementan) RI dan Komisi IV DPR RI di komplek salah satu pabrik kelapa sawit di Desa Leling, Kecamatan Tommo.

Bimtek ini dilakukan untuk mendukung upaya pencegahan penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) bagi para petani yang melaksanakan program integrasi perkebunan sawit dengan ternak di Mamuju Tengah.

Pelaksanaan bimtek ini sendiri merupakan arahan Menteri Pertanian Sahrul Yasin Limpo (SYL) yang menginstruksikan kepada seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kementan untuk melakukan penyuluhan sebagai tindakan preventif. Tujuannya, agar para petani selalu sigap dan tahu bagaimana memeriksa kondisi kesehatan fisik hewan ternaknya.

“Meski angka kematian cukup rendah, tidak membuat pemerintah menyepelekan PMK. Saya memerintahkan seluruh jajaran hingga tingkat daerah meningkatkan pengawasan," katanya melalui keterangan resmi Polbangtan Gowa.

Polbangtan Gowa sebagai salah satu UPT Kementan telah melaksanakan instruksi itu dengan mengerahkan dosen dan mahasiswa untuk membantu melakukan pencegahan PMK melalui berbagai diseminasi. Polbangtan Gowa juga melakukan rangkaian bimtek untuk meningkatkan kemampuan petani dan peternak.

"Sebelum menggelar bimtek di Mamuju Tengah, Polbangtan Gowa telah berkolaborasi dengan Komisi IV DPR RI melakukan kegiatan serupa di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara," ungkap Direktur Polbangtan Gowa, Syaifuddin.

Dia berharap setelah mengikuti bimtek penanganan PMK, para petani dapat menjadi bagian pendukung program pemerintah sebagai upaya penanganan krisis pangan global.

Narasumber pada bimtek tersebut, dokter hewan yang juga dosen Polbangtan Gowa, Dr Sartika Juwita, membahas secara mendalam tentang pentingnya mengetahui bagaimana mencegah PMK. "Dampak PMK sangat merugikan petani dan masyarakat secara langsung, bahkan juga negara secara umum," sebutnya.

Dalam paparannya dia juga membagikan tips mengendalikan PMK. Diantaranya berusaha mencegah kontak hewan melalui isolasi dan pembatasan lalu lintas ternak, vaksinasi, sanitasi, dan desinfeksi dekontaminasi kandang, peralatan, serta bahan lainnya.

Kementan sendiri telah menganjurkan para petani sawit melakukan sistem integrasi sapi dan kelapa sawit. Regulasi tentang integrasi ini telah tersedia, yakni Permentan nomor 105 tahun 2014 yang mengatur usaha perkebunan sawit dengan usaha budidaya sapi potong.

Anggota komisi IV DPR RI, Dr Suhardi Duka, sangat mendukung integrasi sawit-sapi. Menurutnya, kotoran ternak bisa dijadikan pupuk tanaman, sedangkan rumput dan hasil samping perkebunan bisa dijadikan sebagai pakannya. 

"Petani harus menggunakan pupuk organik dalam mengelola lahan untuk memperbaiki kualitas kesuburan tanah dan produktivitas serta hasil panen yang baik. Pupuk organik bisa dibuat sendiri. Caranya, pelihara sapi, kemudian fesesnya campur dengan sekam, maka jadilah pupuk organik," pungkasnya.