Medan, Elaeis.co - Luas kebun sawit rakyat mencapai 41 persen dari total 16 juta hektar perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Sebagian besar dari kebun sawit rakyat itu dikelola oleh petani yang tidak bermitra dengan perusahaan atau swadaya.

Sayangnya, posisi petani sawit swadaya hingga kini masih lemah. Apalagi saat berhadapan dengan pemerintah dan perusahaan pembeli tandan buah segar (TBS) sawit.

Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto, mengatakan, lemahnya posisi petani sawit disebabkan produktivitas tanaman yang rendah gara-gara menggunakan bibit yang tidak jelas asal-usulnya.

“Petani juga dikatakan tidak melaksanakan good agriculture practices (GAP), tidak berorganisasi, dan sebagainya. Semuanya menjadi kesalahan petani sawit swadaya,” katanya dalam Focus Group Disccussion (FGD) Sawit Berkelanjutan volume 9 bertajuk "Peranan BPDPKS Memperkuat Kemitraan Petani Kelapa Sawit Indonesia" yang diselenggarakan oleh Majalah InfoSawit.

Darto sangat keberatan dengan semua tudingan yang dialamatkan ke petani sawit. Ia justru mempertanyakan kenapa semua masalah itu dibiarkan dialami petani.

“Soal bibit sawit abal-abal, ternyata banyak penjual menawarkan langsung hingga ke rumah-rumah petani. Kenapa itu bisa terjadi? Karena tidak ada pengawasan dari pemerintah daerah,” sebutnya.

“Kalau ditanya kenapa tidak diawasi, jawabnya karena tidak ada dana untuk membuat tim pengawas,” sindirnya lagi.

Darto juga mengkritik sikap pengusaha sawit yang cenderung pasif menawarkan kerja sama pada petani sawit. “Kalau saya ajak petani berorganisasi, mereka pasti tanya apa gunanya. Makanya harus dipancing supaya petani berorganisasi. Caranya, perusahaan menawarkan kemudahaan memasukan TBS ke PKS bagi petani yang punya kelembagaan,” tukasnya.

“Petani harus dibimbing, bukan disalahkan terus. Pemerintah dan perusahaan sawit juga punya kesalahan,” tegasnya.