Pontianak, elaeis.co - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) tengah godok percepatan implementasi sawit berkelanjutan lewat rancangan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB). Langkah ini bentuk komitmen Pemprov Kalbar dalam mendukung perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di wilayah tersebut.

Kadisbunak Kalbar, Heronimus menjelaskan Pemerintah Provinsi Kalbar fokus pada enam rencana aksi utama dalam RAD KSB tersebut. Yakni, penguatan data, koordinasi, dan infrastruktur, peningkatan kapasitas pekebun, pengelolaan dan pemantauan lingkungan, penerapan tata kelola dan penanganan sengketa, percepatan sertifikasi ISPO dan peningkatan akses pasar produk sawit.

Langkah tersebut mendapat sambutan baik dari Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kalbar. Sekretaris Apkasindo Kalbar, Agus Kuswara mengatakan bahwa langkah tersebut adalah terobosan tepat.

"Kami mengapresiasi upaya menyelaraskan kebijakan daerah dengan regulasi nasional, khususnya Permentan Nomor 38 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Perkebunan Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO). Kami sepakat bahwa pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan adalah kunci untuk menjaga keberlanjutan lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing produk sawit Indonesia di pasar global," jelasnya kepada elaeis.co, Rabu (3/12).

Menurutnya tantangan seperti isu deforestasi, degradasi hutan, dan emisi Gas Rumah Kaca memang harus menjadi perhatian bersama. Tentu juga butuh langkah strategis untuk mengatasinya.
 
"Namun demikian, kami juga ingin menegaskan pentingnya keterlibatan aktif dan pemberdayaan pekebun swadaya dalam setiap tahap implementasi RAD KSB. Sosialisasi yang efektif dan peningkatan kapasitas pekebun menjadi sangat krusial agar regulasi dan program dapat diterima dan dijalankan dengan baik di tingkat akar rumput," paparnya.

"Kami berharap pemerintah dapat terus memfasilitasi akses pekebun terhadap informasi, pelatihan, serta dukungan teknis dan finansial agar sertifikasi ISPO dapat dicapai secara luas tanpa memberatkan petani kecil," imbuhnya lagi.

Tidak sampai disitu, rencana percepatan sertifikasi ISPO dan peningkatan akses pasar produk sawit yang menjadi bagian dari enam rencana aksi utama RAD KSB juga dinilai sangat bagus. Sebab, sangat membantu memperkuat posisi petani dalam rantai nilai industri sawit nasional dan internasional.
 
"Kami juga berharap penyusunan Rancangan peraturan presiden dapat segera selesai dan menjadi instrumen kebijakan yang komprehensif, jelas, dan mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan. Hal ini akan mengurangi ketidakpastian hukum dan kerancuan tafsir regulasi yang selama ini menjadi kendala di lapangan. Secara keseluruhan, Apkasindo turut berkomitmen untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, berkeadilan, dan memberikan manfaat ekonomi maksimal bagi petani serta masyarakat di Kalimantan Barat dan Indonesia pada umumnya," tandasnya.