Padang, elaeis.co - Hingga saat ini hasil kebun peremajaan sawit rakyat (PSR) di Kabupaten Dharmasraya, Sumbar, masih belum diterima oleh PKS yang ada di wilayah itu. Alhasil TBS kebun dihargai lebih redah ketimbang harga kebun sawit non mitra.

Sekretaris I DPW APKASINDO Sumbar, Jhon Nasri mengatakan, harga untuk hasil kebun PSR kini masih dibandrol hanya Rp1.600/kg. Ini lebih rendah ketimbang TBS petani swadaya yang kini berkisar Rp2.000/kg.

"Selisihnya bisa sampai Rp400/kg. Apalagi jika di bandingkan dengan harga penetapan Disbun, maka selisihnya akan semakin besar. Belum lagi potongan hingga 10 persen," kata Jhon kepada elaeis.co, Sabtu (1/10).

Menurutnya, saat ini tidak ada yang bisa dilakukan petani selain mengikuti harga tersebut. Pasalnya PKS belum mau membeli hasil kebun dengan harga yang lebih tinggi.

"Jadi, TBS itu dihitung masih kayak harga buah pasir. Sementara standar di PKS TBS minimal berbobot 8 kg," imbuhnya.

Terkait kerjasama, sebetulnya petani sudah mengajukan ke sejumlah PKS di wilayah itu. Namun permintaan PKS kerja sama jangka panjang hingga kebun kelapa sawit tidak lagi produktif dan diremajakan kembali.

Permintaan PKS tersebut menurut Jhon justru merugikan petani. Sebab dalam perjanjian harga diatur langsung oleh PKS.

"Petani khawatir dikemudian hari jika kerja sama itu diterapkan maka PKS bisa menetapkan harga TBS secara semena-mena tanpa mengikuti harga penetapan Disbun," paparnya.

"Jika sudah begitu, maka petani akan dijajah lagi kesejahteraannya," imbuhnya.

Dengan begitu maka saat ini petani lebih memilih menunggu realisasi pembangunan PKS yang diagendakan oleh BPDPKS.

"Kita berharap pembangunan PKS itu segera direalisasikan. Sehingga petani bisa lega menikmati hasil kebunnya," ujar pria yang juga menjabat sebagai Ketua Koperasi Lubuk Jaya di Dharmasraya tersebut.