Jakarta, Elaeis.co - Ketua DPC Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Kabupaten Bangka, Jamaludin, menilai potensi PBB dari kebun sawit rakyat di daerah itu sangat besar. Sebab, saat ini hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Bangka memiliki kebun kelapa sawit rakyat.

Dia mendukung upaya pemerintah mendata dan mengukur kebun kelapa sawit rakyat sebagai objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

“Namun dalam penerapan pendataan dan pengukuran kebun kelapa sawit rakyat ini, jangan hanya milik petani murni saja yang didata. Tetapi juga kebun sawit milik anggota DPRD Kabupaten Bangka, mantan anggota DPRD Bangka, ASN, dan pejabat di lingkungan Pemkab Bangka,” tukasnya, dikutip Bangkapos.com.

Jamaludin juga berharap pemerintah memberi keringanan atau bahkan membebaskan PBB bagi kebun kelapa sawit yang baru masa tanam atau belum menghasilkan panen. “Sebaiknya jangan dipungut dulu pembayaran PBB-nya, karena para petani ini masih banyak membutuhkan modal untuk usahanya,” sarannya.

“Kita nggak tahu, bisa saja petani itu pinjam uang di bank atau pinjam dengan pihak lainnya untuk modal usaha menanam kebun kelapa sawitnya,” imbuhnya.

Setelah Tim OPPAD (Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah) melakukan pemungutan terhadap PBB kebun kelapa sawit rakyat, diharapkan ke depan pemerintah daerah juga mulai memikirkan membuka dan memperbaiki jalan usaha tani yang ada di daerah pedesaan.

“Jalan dan jembatan penghubung di areal perkebunan petani difasilitasi untuk diperbaiki sehingga para petani juga mudah untuk membawa atau mengangkut hasil panen kelapa sawit, karet, lada, dan lainnya,” dia mengingatkan.

“Ke depan kami juga memohon pihak pemerintah daerah mengusulkan ke Badan Pertanahan Nasional agar ada program prona sertifikat tanah gratis kepada para petani kelapa sawit rakyat,” tutupnya.