Bengkulu, elaeis.co - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Provinsi Bengkulu meminta kepada pemerintah agar menambah dana program peremajaan sawit rakyat (PSR).

Pasalnya, APKASINDO menilai dana PSR sebesar Rp30 juta per hektare tidak cukup mengingat saat ini harga-harga komoditas telah mengalami kenaikan seperti pupuk dan bahan bakar minyak (BBM).

Ketua APKASINDO Provinsi Bengkulu, Jakfar mengatakan, idealnya dana PSR Rp60 juta per hektare. Sehingga cukup untuk pembelian bibit, pembersihan tanaman, penanaman, dan perawatan hingga produktif.

"Kalau dananya hanya sebesar Rp 30 juta, hanya bertahan hingga selesai penanaman. Sementara biaya perawatan hingga panen, petani harus punya modal sendiri. Maka itu, idealnya itu Rp 60 juta," kata Jakfar kepada elaeis.co, Senin (12/9).

Ia mengaku, jika petani kelapa mendapatkan dana sebesar Rp 60 juta, maka petani akan lebih mandiri. Sebab mereka tidak akan lagi berhutang dengan perbankan untuk mengatasi kekurangan Dana PSR.

"Kalau hanya Rp 30 juta, maka petani akan mencari kekurangannya sekitar Rp30 juta lagi. Otomatis meminjam ke bank. Artinya mereka masih harus memikirkan cicilan usai kebun diremajakan," ujar Jakfar.

Oleh sebab itu, Jakfar berharap pemerintah bisa menyediakan dana PSR setidaknya Rp 60 juta per hektare. Agar petani bebas dari pinjaman bank. Sehingga, setelah kebun berproduksi kembali nantinya, petani tidak dipusingkan lagi dengan pembayaran angsuran di bank.

"Kalau dananya besar, tentu petani tidak perlu lagi pinjam ke bank. Ini hanya diberi dana Rp 30 juta. Tapi semua harga naik, termasuk pupuk," pungkasnya.