Berita / Nasional /
Petani Kemitraan Tak Dapat Insentif RSPO? Mungkin ini yang Terjadi
Imam A Elmarzuq SHut MBA. Foto: Ist.
Jakarta, eleis.co - Petani yang sudah disertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) berhak menerima insentif yang merupakan apresiasi dari pasar global atas komitmen menjalankan praktik berkebun sawit berkelanjutan.
Jika ada petani kemitraan yang sudah mengantongi RSPO namun tidak menerima insentif, sebaiknya segera melakukan dialog dengan perusahaan inti agar tidak terjadi miskomunikasi.
Saran tersebut disampaikan oleh Senior Manager Global Community Outreach dan Engagement RSPO, Imam A Elmarzuq SHut MBA, dalam bincang asik (Bisik) yang digelar Widya Erti Indonesia (WEI) dengan tema "Habis Sertifikasi Terbitlah Keberlanjutan" baru-baru ini.
Ia mengatakan, secara struktur, petani kemitraan pemegang RSPO harus menginduk kepada intinya. "Ketika korporasi pemegang RSPO menjual minyak sawit atau CPO ke pasar Eropa, maka mendapatkan nilai tambah atau insentif. Berapa besar bagian insentif untuk pekebun kemitraan, itu tergantung kepada perusahaan," terangnya.
"Berbeda halnya dengan petani swadaya pemegang RSPO, alur dana premium sharing bisa langsung diterima kelompok karena sistem perdagangannya dirancang sedemikian rupa," tambahnya.
Menurutnya, di beberapa perusahaan, duit insentif RSPO melekat pada harga beli tandan buah segar (TBS) milik pekebun RSPO. Artinya, harga TBS mereka lebih mahal dari petani yang belum tersertifikasi.
"Intinya, para pihak yang berkontribusi dalam penjualan CPO di pasar Eropa mendapatkan manfaat dari sertifikasi RSPO," sebutnya.
"Petani kemitraan yang sampai saat ini belum mencicipi penghasilan tambahan selain penjualan TBS, seyogyanya memperjelas cara pembagian insentif kepada perusahan intinya," tambahnya.
Untuk diketahui, di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, ada 17 KUD mitra PT Mega Nusa Inti Sawit (MNIS) telah 8 tahun mengantongi RSPO tapi tidak terima dana insentif dari korporasi.
Upaya petani memperjuangkan dana premium sharing belum membuahkan hasil sehingga 11 KUD memutuskan tidak mau lagi diaudit sertifikasi RSPO. Mereka keberatan lahan kelapa sawitnya dijadikan sebagai percontohan oleh tim audit sertifikasi demi keuntungan dan memperlancar bisnis perusahaan.







Komentar Via Facebook :