Bengkulu, elaeis.co - Asosiasi Petani Kelapa Sawit (APKS) Bengkulu mengkritik ketidakpekaan pemerintah terhadap keinginan petani. Ketua APKS Bengkulu, Edy Mashuri mengatakan, pemerintah pusat seolah tidak memprioritaskan penyelesaian masalah penurunan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit.

"Pemerintah bukannya mencari solusi agar harga TBS kelapa sawit naik, malah meminta petani sawit melaporkan luasan kebun mereka," katanya, Rabu (28/6).

Langkah yang dilakukan oleh pemerintah pusat menurutnya tidak berkorelasi dengan upaya yang seharusnya dilakukan untuk meningkatkan harga TBS kelapa sawit. "Bukannya mencari solusi, malah menambah kerjaan petani sawit di daerah," tandasnya.

Para petani sawit di Bengkulu dan daerah lainnya di Indonesia sedang mengalami kesulitan ekonomi akibat rendahnya harga TBS kelapa sawit. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti surplus produksi dan perlambatan permintaan global.

Itu sebabnya Edy menegaskan bahwa pemerintah harus fokus pada upaya meningkatkan harga TBS kelapa sawit melalui kebijakan yang mendukung petani, bukan membebani mereka dengan tugas administratif.

"Kami sebagai petani sawit sudah menghadapi tantangan yang berat dengan harga TBS yang terus menurun. Alih-alih membantu kami, pemerintah justru meminta kami melaporkan luasan lahan kebun. Sungguh tidak masuk akal dan tidak membantu mengatasi krisis yang kami hadapi," tegasnya.

Dalam beberapa bulan terakhir, harga TBS kelapa sawit di Bengkulu mengalami penurunan signifikan dari Rp 2.300 menjadi Rp 1.600 per kilogram. Menanggapi hal tersebut, APKS Bengkulu telah berupaya melakukan dialog dengan pemerintah pusat untuk mencari solusi yang tepat guna mengatasi masalah ini.

Namun, mereka merasa kecewa dengan prioritas pemerintah yang terlihat tidak sejalan dengan kebutuhan riil para petani sawit. "Kami sudah berusaha mengkomunikasikan masalah ini kepada pemerintah dengan harapan mendapatkan solusi yang efektif. Namun, mereka malah meminta kami melaporkan luasan lahan kebun di tengah harga TBS yang menurun. Itu jelas tidak memprioritaskan kepentingan petani," ujarnya.

Sebagai komoditas ekspor utama, kelapa sawit memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, APKS Bengkulu berharap pemerintah pusat akan lebih memperhatikan dan mendukung para petani sawit, terutama dalam menghadapi fluktuasi harga yang merugikan mereka.

"Kami berharap pemerintah dapat lebih memfokuskan upaya dan sumber daya untuk meningkatkan harga TBS kelapa sawit. Dukungan yang diberikan kepada petani sawit dalam bentuk kebijakan yang proaktif dan langkah-langkah konkret akan membantu kami melewati masalah ini dengan lebih baik," tuturnya.

APKS Bengkulu juga mengajukan permintaan kepada pemerintah pusat agar segera membentuk tim khusus yang terdiri dari para ahli dan perwakilan petani sawit untuk mencari solusi jangka panjang terhadap krisis harga TBS kelapa sawit. Edy menekankan perlunya kerja sama antara pemerintah dan para pemangku kepentingan industri sawit untuk mencapai hasil yang optimal.

"Kerja sama ini sangat penting untuk mengatasi tantangan yang kami hadapi dan menjaga keberlanjutan sektor kelapa sawit di Indonesia," tutupnya.