Bengkulu, elaeis.co - Asosiasi Petani Kelapa Sawit (APKS) Bengkulu kecewa atas keterlambatan pemerintah pusat dalam mendirikan Bursa Crude Palm Oil (CPO). Akibatnya, sampai sekarang patokan harga CPO di Indonesia masih mengikuti bursa luar negeri dan berdampak negatif pada petani kelapa sawit di dalam negeri.

"Kami mengharapkan pemerintah pusat segera merealisasikan Bursa CPO di Indonesia. Hal ini penting agar harga CPO di dalam negeri dapat ditentukan oleh pasar domestik, bukan tergantung pada bursa luar negeri yang seringkali tidak memperhatikan kondisi dan kebutuhan petani di Indonesia," kata Ketua APKS Bengkulu, Edy Mashuri, Kamis (6/7).

APKS menyatakan bahwa pendirian Bursa CPO di Indonesia akan memberikan keuntungan signifikan bagi petani kelapa sawit di Indonesia termasuk Bengkulu. Dengan adanya bursa domestik, patokan harga CPO akan lebih sensitif terhadap kondisi pasar dalam negeri dan memperhitungkan faktor-faktor lokal yang memengaruhi produksi dan permintaan.

"Kami sebagai petani kelapa sawit sangat berharap bursa CPO segera didirikan di Indonesia. Harga CPO yang mengikuti bursa luar negeri sering kali tidak menguntungkan bagi kami. Dengan bursa domestik, kami berharap harga CPO akan lebih stabil dan adil," ujar Edy.

Selain itu, APKS juga menyoroti pentingnya membangun pasar domestik yang kuat untuk kelapa sawit. APKS berpendapat bahwa dengan memiliki bursa CPO sendiri, Indonesia dapat meningkatkan daya tawar negosiasi dalam perdagangan internasional dan mengurangi ketergantungan pada bursa luar negeri.

"Pendirian Bursa CPO merupakan langkah penting dalam memperkuat pasar domestik dan meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam perdagangan internasional. Kami berharap pemerintah dapat mendengar aspirasi petani dan segera bertindak," katanya.

Rencana pemerintah pusat mendirikan Bursa CPO di bulan Juni ternyata meleset. Menurut Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, proses persiapan telah berjalan, namun membutuhkan waktu yang cukup untuk menjamin operasional yang efektif dan transparan.

"Pendirian Bursa CPO merupakan prioritas bagi pemerintah. Kami telah mengalokasikan anggaran dan melakukan persiapan yang diperlukan. Kami memahami kepentingan petani dan akan terus bekerja untuk menjamin bursa ini dapat beroperasi dengan baik," katanya baru-baru ini.