Berita / Nusantara /
Petani Bengkulu Juga Akan Geruduk Kantor Kemendag
Ketua APKASINDO Bengkulu, A Jakpar. (Ist)
Bengkulu, elaeis.co - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) dalam waktu dekat ini kembali berdemo di depan Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag) di Jakarta. Demo tersebut dilakukan agar harga sawit bisa kembali di atas Rp3 ribu per kilogram.
Ketua APKASINDO Bengkulu, A Jakpar mengatakan, pihaknya bersama sejumlah perwakilan APKASINDO di 22 provinsi dan 146 kabupaten/kota akan mendatangi Kantor Kemendag dalam waktu dekat ini. Rencananya, kedatangan tersebut dilakukan mengingat harga TBS petani anjlok ke Rp 1.900 per kilogram di tingkat pabrik.
"Kami sudah merencanakan rapat gabungan di depan kantor Kemendag dalam waktu dekat dan kami berharap pemerintah bisa kembalikan harga sawit seperti semula," kata A Jakfar kepada elaeis.co, Senin (6/6).
Jakfar mengatakan, pihaknya masih menunggu jadwal pasti dari DPP APKASINDO. Kendati begitu, DPP APKASINDO sudah memberikan instruksi bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan mendatangi Kantor Kemendag untuk menuntut agar harga sawit di tingkat petani bisa kembali semula, Rp3 ribu per kilogram.
"Kita menuntut pemerintah agar mengembalikan harga sawit di atas ketetapan pemerintah daerah saat ini," ujarnya.
Ia mengaku, kebijakan Kemendag yang kembali memberlakukan peraturan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO) sebelum pelarangan ekspor CPO, tak juga membuat harga minyak goreng terjangkau. Justru kebijakan tersebut menyebabkan harga TBS anjlok hingga mencapai 50 persen.
"Lihat saja di bulan Februari diberlakukan regulasi DMO dan DPO, tapi dampaknya apa, harga minyak goreng juga masih tetap tinggi. Padahal sebelum DMO dan DPO diberlakukan harga minyak goreng stabil dan harga TBS masih di atas Rp 2.500 per kg," tuturnya.
Dengan diberlakukannya DMO dan DPO serta dibukanya kembali ekspor CPO pada 23 Mei lalu, ekspor tak kunjung juga berjalan. Bahkan saat ini sejumlah CPO masih mengendap di pabrik. Akibatnya banyak pabrik di sejumlah daerah terpaksa berhenti beroperasi dan menunda pembelian TBS dari para petani.
"Pemerintah seharusnya segera mengambil langkah cepat, jangan tunda-tunda lagi, kalau terus seperti ini petani sawit yang dirugikan," pungkasnya.







Komentar Via Facebook :