Jakarta, Elaeis.co - Seluruh petani sawit anggota Asosiasi Petani Kelapa sawit Indonesia (APKASINDO) sangat mendukung program sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). APKASINDO menyadari betapa pentingnya sertifikasi bagi sawit berkelanjutan dan perbaikan nasib petani.

"Kami sangat setuju kalau dikatakan ISPO itu baik. Bahkan kami katakan ISPO sangat sangat baik. Namun, sudah 10 tahun ISPO, baru 18.000 hektar kebun sawit milik petani yang dapat sertifikasi ISPO," kata Ketua Umum DPP APKASINDO, Gulat ME Manurung, dalam webinar memperingati 10 Tahun ISPO, Rabu (22/9/2021).

Menurut pria yang  baru saja meraih gelar doktor di Universitas Riau ini, salah satu kendala yang menyulitkan petani mendapat sertifikasi ISPO adalah persoalan legalitas lahan.

Gulat mengaku memahami hal ini setelah ia dan sejumlah pengurus APKASINDO mengikuti pendidikan sebagai auditor sertifikasi ISPO yang dibiayai oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

"Terima kasih kami ucapkan kepada BPDPKS yang telah membiayai pendidikan kami. Dari sini kami tahu apa yang terjadi pada petani sawit terkait ISPO," ucap Gulat.

Menurutnya, petani telah mengelola kebun dengan baik jika dilihat dari sisi ekologi dan budi daya  perkebunan. Hanya saja, banyak petani terbentur oleh peraturan yang terkait dengan kehutanan.

"Perkebunan milik petani sawit bersanding cantik dengan kawasan hutan, 73 persen ada di hutan produksi," ungkapnya.

Tidak heran kalau sekitar 84 persen petani sawit belum ikut proses sertifikasi ISPO. Sementara 58 persen yang ikut mendaftar, gagal jadi peserta PSR.

"Kami bahkan sudah mendapatkan informasi dari tujuh provinsi sentra perkebunan, 76 persen petani tak mau menjual TBS ke PKS karena kebun mereka dikategorikan masuk dalam kawasan hutan. Akhirnya mereka menjual ke pengepul," bebernya.

"Bohong ISPO kalau perut petani lapar. ISPO enggak membuat kami kenyang. Kita jangan hanya bicara ISPO tapi rel keretanya gak disiapkan. Relnya apa, ya tuntaskan persoalan kawasan hutan ini," tegasnya.