Sangatta, elaeis.co – Dinas Pertanahan Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim), Kalimantan Timur, menggelar Rapat Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) berusaha yang diajukan dua perusahaan perkebunan sawit dan HTI.

Rapat yang berlangsung di Ruang Arau Kantor Bupati Kutim, Kamis (13/4), dipimpin Asisten Pemkesra Kutim, Poniso Suryo Renggono. Turut hadir Kadis LH Kutim, Armin, Kadis DPMPTSP, Teguh Budi Santoso, Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang, Bony Briks, Kabag Hukum Setkab Kutim, Januar Bayu Irawan, perwakilan Badan Pertanahan Nasional, perwakilan PT Karya Nusa Daya, dan perwakilan PT Berkat Surya Bumi.

Suryo mengatakan, rapat tersebut bertujuan merembugkan persoalan terkait dengan permohonan persetujuan kegiatan pemanfaatan ruang berusaha di lahan seluas kurang lebih 6.432,44 Ha di wilayah Kutim.

“Rapat menemukan masih ada tumpang tindih pemanfaatan lahan. Jadi masih perlu adanya klarifikasi dengan perusahaan-perusahaan yang memohon tadi,” ungkapnya melalui keterangan resmi Diskominfo Kutim.

Menurutnya, rapat memutuskan menunda pemberian persetujuan bersama dan DPMPTSP akan melakukan klarifikasi ke BKPM terkait perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

"Pemkab Kutim memutuskan untuk menunda dulu persetujuan kedua perusahaan itu selama dua bulan , sambil menunggu klarifikasi dari tim yang digawangi oleh DPMPTSP Kutim," jelasnya.

”Jadi DPMPTSP Kutim mengkonfirmasi dahulu ke BKPM, sebab kita tak boleh gegabah. Semua harus clear and clean dalam memberikan PKKPR,” tambahnya.

Ia menegaskan bahwa pada prinsipnya Pemkab Kutim selalu terbuka untuk investor agar dapat berinvestasi sebanyak-banyaknya.

“Kita kan mendorong investasi, tetapi harus disesuaikan dengan aturan-aturan. Intinya segala-galanya harus clear and clean supaya energinya kita tak habis untuk mempersoalkan ke belakang lagi,” tutupnya.