https://www.elaeis.co

Berita / Nasional /

Perlu Kajian Matang Bangun Pabrik Minyak Makan Merah

Perlu Kajian Matang Bangun Pabrik Minyak Makan Merah

Sampel minyak makan merah di Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), Medan, Sumatera Utara. Foto: ANTARA


Jakarta, elaeis.co - Menteri BUMN  Erick Thohir berencana bakal membangun pabrik minyak makan merah (M3) tiap 1.000 hektare kebun kelapa sawit. Ini bertujuan untuk menekan kelangkaan minyak goreng dalam negeri.

Tak hanya itu, program ini menjadi terobosan agar BUMN bisa ikut mengintervensi ekonomi, khususnya dalam kelangkaan minyak goreng. Karena seperti yang terjadi beberapa waktu lalu, Kementerian BUMN tidak bisa ikut terlibat.

Sekretaris Jendral Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto mengatakan, program tersebut kuncinya adalah pasar. Menurutnya jika tradisi dan kebiasaan di pedesaan masih menggunakan minyak goreng biasa, maka akan sangat sulit berjalan. Sebab, minyak goreng itu dapat digunakan berkali-kali, walaupun tidak sehat. 

"Karena harganya mahal, masyarakat cenderung menggunakan minyak goreng berkali-kali. Lalu selama ini, proyek pabrik minyak makan merah itu terindikasi ditunggangi oleh orang-orang pemburu rente (uang, red). Jadi semestinya, itu harus murni bisnis koperasi jika dilakukan," kata Darto kepada elaeis.co, Rabu (11/1).

Menurutnya, pemerintah harus memikirkan secara matang program tersebut. Darto khawatir jika harga minyak goreng turun maka minyak makan merah justru tidak laku. Akhirnya bisnis tidak berjalan dan modal tidak kembali.

"Untuk mengantisipasi beban itu, semestinya harus diatur pembangunan pabriknya. Jangan tiba-tiba menjamur sementara pasarnya tidak berubah dan kebiasaan atau tradisi di dapur tadi tidak berubah juga," paparnya.

Darto menegaskan, seharusnya Menteri BUMN Erick Thohir fokus saja untuk bangun refininery biodiesel. Sebab saat ini perusahaan milik swasta semuanya.

"Enggak ada refinery punya negara BUMN. Nah, refinery itu nanti harus bermitra dengan petani untuk pembuatan biodiesel. Pak Presiden kan maunya hilirisasi sesudah infrastruktur. Nah, hilirisasi Indonesia di sawit selama ini kan hanya swasta itu-itu lagi, orang yang sama. Akhirnya membuat kartel. Negara itu harus ada. Harus bangun dan kerja sama dengan petani. Itu baru namanya top-markotop," tandasnya.

BACA BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Komentar Via Facebook :