Simpang Ampek, elaeis.co - Masyarakat di Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar), Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dan PT Bakrie Pasaman Plantation (PT BPP) harus menjalani proses mediasi.

Khususnya, seperti keterangan resmi yang diperoleh elaeis.co, Senin (27/5/2024), mediasi yang digelar oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) di jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasbar beberapa waktu yang lalu.

Proses mediasi harus dilakukan oleh DLH Pasbar karena kedua desakan masyarakat yang mengajukan keberatan karena terkena dampak dari pembuatan tanggul atau kanal oleh PT BSP.

Masyarakat menilai kanal yang dibangun perusahaan sawit tersebut mengakibatkan sejumlah persoalan baru, seperti banjir pada lahan perkebunan sawit milik masyarakat di Nagari Air Bangis.

Lalu, dalam mediasi itu juga dibicarakan tentang kawasan pelestarian situs Cagar Budaya Makam Tuanku Lanang Bisai Raja Air Bangis untuk tidak ditanam kelapa sawit.

Serta perlu dilakukan pembebasan lahan sempadan sungai atau daerah aliran sungai (DAS) 50 meter tidak ditanami sawit sebagai kawasan lindung setempat untuk konservasi.

Dalam mediasi itu juga dibahas  mengenai dokumen evaluasi lingkungan hidup (DELH) PT Bakrie di Air Balam dengan penekanan untuk menyelesaikan hasil verifikasi tanggal 3 Mei 2024.

Sebagai tindaklanjut mediasi tersebut, DLH Pasbar melanjutkannya dengan proses verifikasi dan peninjauan lapangan ke lahan petani sawit di Air Bangis yang terdampak banjir.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DLH Pasbar, Ziad Abdul Rozak, bilang Pemkab akan mencarikan solusi bagi masyarakat yang terdampak banjir.

“DLH bersama masyarakat yang didampingi pucuk adat, Ketua Bamus, Jorong, pihak nagari, Camat dan pihak dari PT BPP melakukan verifikasi lapangan untuk lencari solusi," kata Rozak.

Saat melakukan verifikasi lapangan, Ziad Abdul Rozak mengungkapkan bahwa masyarakat yang terdampak banjir telah mengajukan sejumlah permintaan ke pihak PT Bakri.

Seperti, melakukan pembukaan tanggul, penggantian bibit sawit milik masyarakat yang sudah mati, serta membayar kompensasi atas gagal panen yang dialami masyarakat.

“Dengan melihat langsung bersama sama tanggul yang dibangun, yang menutupi akses sebaran air Batang Sikabau, dari hasil peninjauan di lapangan, masyarakat mengajukan permintaan lain kepada pihak PT BPP," ungkap Rozak.

"Permintaan tersebut yakni agar PT BPP membuka tanggul untuk akses sebaran air di tiga titik menuju Suak," ucap Rozak.

PT BPP juga diminta untuk membuka kembali akses jalan ke Makam Lanang Bisai yang merupakan situs Sejarah Raja Air Bangis.

PT BPP juga diminta untuk ikut merawat situs sejarah tersebut, termasuk dengan tidak menanami kelapa sawit di sekitar makam sesuai dengan perjanjian yang pernah dibuat dahulunya. 

Ia menegaskan setelah dilakukannya verifikasi lapangan, pihaknya akan berupaya agar banjir tidak kembali merendam lahan milik petani sawit di Nagari Air Bangis tersebut.

“Kita verifikasi bersama dan kita musyawarahkan bagaimana solusinya ke depan, agar banjir tidak kembali merendam lahan perkebunan masyarakat Air Bangis ini,” tegasnya.

Sementara itu salah satu petani yang terdampak banjir, Husnan berharap agar pembangungan tanggul atau kanal oleh PT Bakrie Pasaman Plantation itu dibongkar.

Mereka telah meminta kompensasi atas kerugian yang dialami petani imbas dari pembangunan tanggul tersebut.

“Kami petani Air Bangis telah difasilitasi oleh kabupaten, kecamatan dan PT BPP untuk melihat dampak lahan kami yang diakibatkan oleh pembangunan kanal PT BPP," kata dia.
 
"Kami juga meminta sekiranya untuk membongkar kembali kanal tersebut dan meminta ganti rugi atas kerugian yang dilami oleh para petani Air Bangis,” pintanya.

Menanggapi permintaan tersebut perwakilan dari PT Bakrie Pasaman Plantation, Dani mengatakan bahwa pihaknya akan meneruskan masukan masyarakat khususnya petani ke manajeman perusahan.

“Tentu yang menjadi masukan akan kita tampung dan sampaikan ke manajemen perusahaan, terkait water managemen system yang ada di Air Balam Estate," kata Dani. 

"Terima kasih juga atas masukan dari pemerintah daerah dan kecamatan serta masyarakat, terkait tanggul yang telah dibangun PT BPP,” tegas Dani.