Jakarta, Elaeis.co - Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang digalakkan pemerintah melalui BPDPKS untuk menjaga produktifitas komoditi kelapa sawit nasional masih belum berjalan maksimal di berbagai wilayah. Seperti di Provinsi Bengkulu, PSr juga masih tersendat realisasinya.

Ketua DPW APKASINDO Bengkulu, Jakfar bercerita dari ribuan hektar yang diajukan di wilayah itu lebih dari separuhnya gagal. "Saat ini yang terealisasi itu hanya sekitaran 300 hektar saja. Tapi pastinya memang Dinas Perkebunan yaang tahu," rincinya.

Menurut Jakfar salah satu kendala realisasi PSR di wilayahnya itu lantaran legalitas lahan. Banyak kebun kelapa sawit yang masuk dalam kawasan hutan. Kemudian masih banyaknya petani yang mengelola kebunnya secara mandiri.

"Untuk kelompok tani, kelembagaan petani masih terus kita galakkan di sini. Tapi memang belum bisa tercover semua," ujar Jakfar kepada Elaeis.co, Rabu (8/12).

Petani yang berhasil mengikuti program PSR itu rata-rata yang sudah berkelompok dan tergabung dalam asosiasi petani kelapa sawit.

"Kita ada kelompok binaan dan syukur mereka bisa merasakan program PSR itu," jelasnya. 

Jakfar mengatakan, di wilayahnya saat ini kelompok tani Kebun Masyarakat Desa (KMD) yang cukup diuntungkan. Kebun ini memang aslinya adalah kebun plasma yaang bermitra dengan perusahaan kelapa sawit. Namun pengurusannya diserahkan kepada desa tersebut.

"Selain kemudahan dalam segi kebutuhan perkebunan, petani yang tergabung juga mendapatkan harga yang lebih tinggi ketimbang petani mandiri. Selisihnya bisa Rp300-400/kg. Jadi lumayanlah petani yang tergabung dalam KMD itu," tuturnya.