Jakarta, Elaeis.co - Industri kelapa sawit masih menjadi salah satu sektor unggulan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bahkan selama masa pandemi Covid-19, industri kelapa sawit  tetap tumbuh positif dan mampu memberi kontribusi terbesar terhadap PDB.

Demikian penegasan Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis dan Perkebunan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Edy Yusuf. Menurutnya, setidaknya ada empat manfaat industri kelapa sawit bagi perekonomian Indonesia. 

Pertama, padat karya. Industri menyerap tenaga kerja langsung sebanyak 4,2 juta orang dan pekerja tidak langsung sebanyak 12 juta orang. Kedua, setiap tahun industri sawit berkontribusi sebesar 3,5% terhadap  PDB Indonesia. Ketiga, berkontribusi 13,5% terhadap rata-rata ekspor non migas. Dan keempat, menciptakan kemandirian energi melalui biodiesel sehingga menghemat devisa dan berdampak positif terhadap lingkungan.

“Indonesia dikenal sebagai produsen terbesar sawit global. Tidak heran industri sawit  memberikan peranan penting dalam perekonomian Indonesia  dan belum tergantikan sampai saat ini,” ujarnya, dikutip Investor.id.

Produksi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) Indonesia tahun 2021 diperkirakan mencapai 49,71 juta ton. Karena kualitas produk sawit Indonesia sangat bagus,  katanya, banyak pihak yang iri dan mencari cara untuk menghalangi perdagangan sawit.  Salah satu pihak yang gencar menentang sawit Indonesia adalah Uni Eropa.

Pemerintah tidak tinggal diam. Segala macam bentuk kampanye negatif sawit oleh Uni Eropa dihadapi dengan terus melobi menggunakan cara cerdas.

Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan untuk memajukan industri kelapa sawit nasional. Salah satunya melalui  program Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan melalui instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2019. Tujuannya melakukan penguatan data, koordinasi, dan penyediaan infrastruktur kapasitas pekebun.

Pepres Nomor 44 tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO), bertujuan memperbaiki tata kelola sistem sertifikasi dengan membuka ruang untuk partisipasi, akuntabilitas, dan menyempurnakan kelembagaan ISPO. 

Ada 7 dasar prinsip ISPO untuk peningkatan usaha sawit secara berkelanjutan. Yakni penerapan transparansi, kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan, penerapan praktik perkebunan yang baik, tanggung jawab sosial, pemberdayaan ekonomi, dan pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam dan keanekaragaman hayati.

“Dengan ISPO, sawit Indonesia akan semakin kuat di pasar luar negeri karena ISPO ini ibarat senjata pelindung,” jelasnya.

Menurut Edy, beberapa prioritas dari pemerintah untuk sawit adalah program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang bertujuan meningkatkan produktivitas kebun dengan mengganti tanaman lama dengan yang baru. Selain itu pemerintah juga mendorong penyelesaian legalitas lahan yang berada di kawasan hutan, peningkatan produktivitas pekebun swadaya , dan  meningkatnya pendapatan pekebun.

Program mandatory biodiesel juga berdampak positif bagi perekonomian karena bisa menghemat devisa dengan pengurangan impor solar sebesar US$ 8 miliar.  Sementara itu, proyeksi pendapatan negara dari pajak mencapai Rp 2,47 triliun.

Ketua Bidang Luar Negeri Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Fadhil Hasan mengatakan, ISPO merupakan senjata ampuh untuk melawan kampanye negatif sawit di Eropa. Selama ini, Uni Eropa selalu meminta sertifikasi sawit berkelanjutan dan Indonesia sudah mempunyai ISPO. Perusahaan sawit anggota Gapki sudah 80% tersertifikasi ISPO dan akan terus didorong penerapannya.