Pasirpangaraian, elaeis.co - Pemkab Rokan Hulu (Rohul) melalui Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) melakukan Rapat Koordinasi (rakor) Pelaksanaan TJSP Khusus Pabrik Kelapa Sawit (PKS) untuk mengoptimalkan implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang TJSP.

Rakor Forum TJSP Rohul yang berlangsung di Aula Lantai III Kantor Bupati Rohul dipimpin oleh Wakil Bupati Rohul H Indra Gunawan selaku ketua forum. Juga hadir Asisten II Drs Ibnu Ulya, Ketua Komisi II DPRD Rohul Murkhas, Ketua Komisi I Budi Darman, Sekretaris Dinas Perkebunan dan Peternakan Samsul Kamar SHut, Kabag Adwil M. Franovandi, dan perwakilan 19 perusahaan PKS.

Menurut Indra, tujuan rakor dengan PKS adalah untuk menjalin sinergitas dan menyatukan persepsi agar tata kelola penyaluran TJSP disesuaikan dengan program, visi, dan misi, Bupati dan Wakil Bupati Rohul.

"Rakor ini dilaksanakan bagaimana agar perusahaan dan Pemkab Rohul bersinergi. Saya yakin perusahaan sudah menyalurkan TJSP, ke depan penyalurannya juga dilaporkan ke pemkab untuk diselaraskan dengan lrogram pembagunan," jelasnya melalui keterangan resmi Diskominfo Rohul.

Menurutnya, kewajiban perusahaan PKS melaporkan setiap penyaluran TJSP ke Pemkab Rohul csesuai dengan Instruksi Gubernur Riau.

"Dalam penyaluran TJSP, perusahaan harus bersinergi. Jangan nanti bikin jalan di lingkungan masyarakat sebagai akses perusahaan untuk melancarkan produksi, tiba-tiba diklaim sebagai TJSP. Itu bukan TJSP namanya. Jadi, ada standarnya yang telah ditetapkan Forum TJSP Rohul," tegasnya.

Dilanjutkannya, tahun 2023 penyaluran TJSP bakal diekspos sesuai dengan laporan yang akurat dan akuntabel. Dengan begitu bakal ketahuan mana perusahaan yang sudah menyalurkan TJSP sesuai dengan 8 sasaran penyalurannya. Yakni bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, olah raga, seni dan budaya, sosial dan keagamaan, pelestarian lingkungan, serta ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan masyarakat adat.

"Niat kami transparan dalam pengelolaan TJSP. Bisa untuk infrastruktur, bea siswa, UMKM, program pengentasan kemiskinan. Karena Rohul ini masih di nomor 2 kemiskinan di Riau, makanya penyaluran CSR harus sesuai dengan 8 sasaran sesuai program pembangunan," harapnya.

Wakil Ketua Forum TJSP Rohul, Murkhas, berharap melalui rakor ini maka perusahaan bisa menyalurkan TJSP-nya di daerah yang belum ter-cover oleh pemda.

"Contoh jika ada sekolah yang terbakar dan bantuan untuk kesejahteraan masyarakat, inilah sebenarnya yang kita harapkan dari TJSP. Kami tidak mau dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk bangunan fisik, silahkan perusahaan yang mengkoordinirnya," tukasnya.