Mamuju Tengah, elaeis.co – Polres Mamuju Tengah bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, mengadakan sosialisasi Program Ketahanan Pangan Nasional Berkelanjutan. Kegiatan ini berlangsung di Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo, dan dihadiri oleh tokoh masyarakat, pejabat, serta pegawai dari berbagai sektor terkait.

Kadis Ketahanan Pangan dan Pertanian, H. Bahri Hamsah SIP, mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kerja sama untuk memperkuat stabilitas pangan di Mamuju Tengah. "Tujuan sosialisasi ini adalah memberikan pemahaman kepada Bhabinkamtibmas, penyuluh, distributor, dan kios pengecer tentang program ketahanan pangan,” jelasnya dalam rilis Humas Polres Mateng dikutip Rabu (20/11).

Dia juga menekankan pentingnya pemanfaatan potensi daerah dan bantuan pemerintah pusat untuk peningkatan ketahanan pangan nasional.

Kapolres Mamuju Tengah, AKBP Hengky Kristanto Abadi, menambahkan bahwa ketahanan pangan merupakan prioritas Presiden Prabowo dalam memperkuat negara. Polri sendiri terlibat dalam upaya mendukung program pemerintah ini dengan empat fokus kegiatan.

Yakni pembuatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L); pengawasan bantuan bibit, pupuk, dan alat serta mesin pertanian (alsintan) bersubsidi; pemanfaatan lahan kosong; dan rekrutmen Bintara Bakomsus berlatar belakang pertanian, peternakan, perikanan, gizi, dan kesehatan masyarakat.

Hengky juga menekankan peran Bhabinkamtibmas dalam mengawasi distribusi pupuk bersubsidi agar tepat sasaran. "Sekaligus memberi informasi bahwa pupuk bersubsidi dikhususkan untuk tanaman pangan, bukan kelapa sawit. Kita semua harus menyatukan persepsi dan komitmen untuk ketahanan pangan di wilayah ini," tegasnya.

Wakil Bupati Mamuju Tengah, H. Muh. Amin Jasa MM, menyebutkan sosialisasi ini sebagai langkah strategis untuk mendukung ketahanan pangan nasional, termasuk program makan siang gratis yang digagas presiden. Menurutnya, pemenuhan bahan pangan harus dipersiapkan dengan baik untuk mendukung kebutuhan masyarakat dan program tersebut.

“Di daerah kita, alih fungsi lahan dari sawah menjadi kebun sawit masih tinggi. Diharapkan kerja sama dengan Polres Mamuju Tengah dapat membantu menjaga ketahanan pangan,” ujarnya.

Muhammad Rizal SP, Wakil Ketua Komisi II DPRD Mamuju Tengah, menyoroti pentingnya pengawasan terhadap pupuk bersubsidi agar digunakan untuk ketahanan pangan. Ia juga menyarankan pemetaan wilayah untuk mengidentifikasi alih fungsi lahan dari sawah ke perkebunan sawit yang masih sering terjadi. 

Gilang Ardianto, perwakilan PT Pupuk Indonesia, melaporkan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi di Mamuju Tengah hingga November 2024 telah mencapai 87% untuk pupuk urea, 85% untuk pupuk NPK, dan 73% untuk pupuk kakao. Pupuk bersubsidi ini, menurutnya, khusus untuk ketahanan pangan sesuai aturan yang berlaku. Ia memastikan bahwa PT Pupuk Indonesia akan terus berpartisipasi dalam program ketahanan pangan di Mamuju Tengah.