Pekanbaru, elaeis.co - Penghentian penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) beberapa komoditi yang diatur lewat Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 43/KM-7/2024 terus mendapat sorotan.

Berdasarkan regulasi tersebut, ada tiga jenis DBH yang dihentikan penyalurannya. Yakni DBH Perkebunan Sawit, DBH Sumber Daya Alam Kehutanan, dan DBH Cukai Hasil Tembakau.

Pengamat Kebijakan Publik yang juga Dosen Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning Riau, Dr M Rawa El Amady mengatakan, keputusan penghentian penyaluran DBH tersebut membuktikan rendahnya inisiatif pemerintah dalam mengembangkan sumber keuangan nasional. Langkah itu juga dinilai semakin menguatkan sentralisasi yang mengabaikan peran penting daerah.

"Seharusnya dana yang sudah menjadi hak daerah tetap disalurkan sesuai ketentuan yang berlaku. DBH adalah instrumen penting untuk meningkatkan kemandirian daerah. Jika dana tersebut dikelola dengan baik, maka daerah dapat mempercepat pembangunan dan mengurangi ketergantungan pada pusat," katanya kepada elaeis.co, Rabu (19/2).

Dia menduga alasan penghentian penyaluran DBH tersebut disebabkan adanya indikasi atau dugaan penyalahgunaan dana di tingkat daerah. Jika memang begitu kenyataannya, menurutnya, perbaikan yang perlu dilakukan bukan dengan mengurangi hak daerah, tetapi dengan memperkuat tata kelola pemerintahan dengan skema pemberantasan praktik korupsi.

"Tata pemerintahan yang baik dan bersih adalah kunci untuk mencegah penyalahgunaan anggaran. Fokuskan pada gerakan anti-korupsi, bukan justru mengurangi hak daerah," tandasnya.

Ia berharap pemerintah bisa memberikan perhatian lebih pada kemandirian daerah, terkhusus penghasil kelapa sawit untuk mensejahterakan petani di wilayah tersebut.

"Dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, keberhasilan pembangunan harus melibatkan seluruh elemen bangsa, termasuk daerah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menjalin kerjasama yang solid demi mewujudkan kesejahteraan rakyat yang merata. Jangan seperti saat ini, justru tampak sekali pemerintah pusat tidak kerja menambah pendapatan keuangan nasional, malah mengambil hak yang sudah diberikan kepada daerah," pungkasnya.