Medan, elaeis.co - Keterpurukan industri kelapa sawit di Indonesia beberapa bulan belakangan ini dinilai Ketua DPW APKASINDO Sumut, Gus Dalhari lantaran pemerintah yang kurang cermat dalam mengambil keputusan. Salah satunya yakni penyetopan ekspor CPO yang justru diresmikan langsung oleh Presiden beberapa waktu lalu.

Padahal, saat itu harga TBS sedang berada di puncak-punckanya. Rata-rata harga TBS saat diresmikannya larangan ekspor pada April 2022 lalu itu menyentuh Rp3.000/kg.

Sementara sejak beberapa pekan belakangan ini harga TBS mulai merangkak naik. Ini salah satunya disebabkan lantaran ekspor CPO mulai bergerak optimal akibat kebijakan peniadaan Pungutan Ekspor (PE) yang akan diberlakukan hingga akhir Agustus 2022 ini.

"Kondisi ini digadang-gadang sebagai pemulihan, padahal seharusnya kebijakan itu adalah permintaan maaf dari pemerintah," ujarnya kepada elaeis.co, Rabu (24/8).

Untuk itu, Gus Dalhari berharap PE 0% terus diberlakukan hingga harga TBS benar-benar talah stabil seperti sebelum larangan ekspor diberlakukan. Idealnya sampai rata-rata harga TBS sebesar Rp3.000/kg.

"Kan pemerintah yang menyetop ekspor pas harga TBS lagi naik- naiknya," ujarnya.

Seharusnya bukan PE saja, pemerintah juga perlu menjaga bahkan meningkatkan produksi kebun kelapa sawit yang ada.

Tidak dipungkiri langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia selama ini sudah cukup bagus dalam meningkatkan produksi kebun. Misalnya dengan menggenjot peremajaan sawit rakyat (PSR) bagi kebun kelapa sawit yang produksinya rendah.

"Ada hilirisasi pembuatan produk yang langsung dinikmati petani. Lalu pendirian pabrik minyak makan merah, pabrik CPO dan sebagainya," kata dia.

Kendati demikian menurut Gus Dalhari pemerintah masih lemah dalam melakukan pengawasan dan pendampingan regulasi yang sudah ada. Ia meminta pemerintah melakukan perlindungan dengan pengawasan yang ketat khususnya di lini petani.

"Saat ini kan seperti macan ompong, penerapan harga, pedoman penetapan harga tidak berjalan. Kemudian perizinan yang bisa terjadi dan aman di bawah meja. Dan masih banyak lagi," tuturnya.

Setakat ini petani kelapa sawit membutuhkan bantuan pemerintah untuk pengawasan yang lebih intens. Sebab regulasi sudah sangat bagus hanya pengawasan yang belum berjalan.