Jakarta, elaeis.co – Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menegaskan, pemerintah melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan (kemendag) terus berupaya untuk mendorong implementasi Bursa Crude Palm Oil (CPO) Indonesia. Sebagai salah satu komoditas unggulan Indonesia, CPO memiliki peran strategis dalam mendorong perdagangan dan ekonomi.

Untuk meningkatkan kepesertaan perusahaan di Bursa CPO, Kemendag menggelar Forum Literasi Bursa CPO Indonesia yang di Tondano, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, Selasa(12/12).

“Kegiatan ini sebagai rangkaian edukasi dan sosialisasi untuk pelaku usaha dalam bertransaksi di Bursa CPO Indonesia. CPO merupakan komoditas yang sangat strategis dalam mendorong perdagangan dan ekonomi Indonesia. Untuk itu, para pelaku usaha CPO harus dapat berpartisipasi aktif dan memberikan kontribusinya dalam implementasi transaksi CPO di Bursa Berjangka Indonesia. Ini adalah momentum yang baik untuk penguatan CPO kita,” jelas Jerry dalam siaran pers, Rabu (13/12).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor CPO pada Oktober 2023 mencapai USD 1,89 miliar. Angka tersebut meningkat 2,59 persen dibandingkan pada September 2023 yang hanya sebesar USD 1,84 miliar. Di samping itu, berdasarkan data yang dihimpun dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), produksi CPO pada September 2023 tercatat sebesar 4,14 juta ton atau naik 7,5 persen dibandingkan Agustus 2023 sebesar 3,85 juta ton.

Wamendag mengungkapkan, nilai ekonomi dan perdagangan CPO perlu terus ditingkatkan. Dalam upaya penguatan kinerja perdagangan CPO tersebut, Kemdag telah melakukan berbagai terobosan dan transformasi dalam perbaikan tata kelola perdagangan CPO. Kemdag melalui Bappebti telah melakukan pembentukan Bursa CPO Indonesia yang diresmikan Menteri Perdagangan pada 13 Oktober 2023.

Jerry menambahkan, pembentukan Bursa CPO Indonesia merupakan wujud konkrit dari Peraturan Bappebti (Perba) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perdagangan CPO di Bursa Berjangka. Kebijakan tersebut mengatur perdagangan CPO di pasar fisik untuk transaksi lokal dan bersifat sukarela.

“Tujuan pendirian Bursa CPO Indonesia adalah untuk   membentuk harga acuan CPO yang transparan, adil, akuntabel serta real time dengan melibatkan banyak penjual dan pembeli. Harga CPO diharapkan dapat terbentuk dan menjadi acuan pelaku pasar CPO ke depan melalui transaksi CPO di Bursa Berjangka Indonesia. Selain itu, perdagangan CPO di Bursa Berjangka Indonesia juga diharapkan dapat menjadi sarana bagi industri atau pabrik kelapa sawit untuk bertransaksi dengan harga yang kompetitif,” ungkapnya.

Dia menyatakan, Kemendag melalui Bappebti juga telah menunjuk dan memberikan persetujuan kepada  PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) sebagai Bursa CPO Indonesia yang memfasilitasi perdagangan CPO. Kolaborasi antara Bursa CPO Indonesia dengan pemerintah serta Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) diharapkan akan terus berjalan. Kolaborasi tersebut bertujuan untuk memperkuat literasi dan edukasi Bursa CPO Indonesia kepada masyarakat serta pelaku usaha ke  daerah-daerah sehingga tercipta likuiditas transaksi di Bursa.

“Bursa CPO Indonesia diharapkan dapat mendukung penguatan perdagangan CPO ke depannya dan mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi market influencer di pasar global. Meskipun Bursa CPO Indonesia adalah hal baru, kami optimistis para pelaku usaha CPO di berbagai daerah, termasuk Sulawesi Utara mampu memberikan kontribusi dalam  implementasi transaksi CPO di Bursa Indonesia,” tegasnya.

Sekretaris Bappebti yang diwakili Pemeriksa Perdagangan Berjangka Komoditi Ahli Madya Danny Agus Setianto menjelaskan, harga acuan CPO ke depan diharapkan dapat mendorong perbaikan harga tandan buah segar (TBS) yang ditetapkan Kementerian Pertanian. Selain itu, perbaikan penetapan harga biodiesel yang lebih akurat oleh Kementerian ESDM, penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) yang lebih jelas, serta optimalisasi penerimaan negara dari sisi perpajakan.

Adapun penjelasan teknis terkait transaksi perdagangan di Bursa CPO lebih rinci dijelaskan oleh Wakil Presiden Bidang Penelitian dan Pengembangan  BKDI Isa Abiyasa Djohari. Dia mengungkapkan, untuk dapat melakukan transaksi di Bursa CPO, pelaku usaha harus terlebih dahulu mendaftar sebagai anggota bursa dan bursa akan melakukan proses Know Your Customer (KYC).

“Pembentukan harga acuan CPO akan lebih cepat dan  mudah jika banyak pemain yang masuk sehingga transaksi di bursa akan lebih likuid. Hampir tidak ada efek negatif dari transaksi di bursa apabila pembeli dan penjual memahami mekanisme transaksi dengan baik,” tuturnya.