Banjarbaru, elaeis.co – Gubernur Kalimantan Selatan (kalsel) H. Muhidin menghadiri Forum Group Discussion (FGD) bertema pengembangan kelapa sawit berkelanjutan dan peternakan sapi terintegrasi di Gedung Dr KH Idham Chalid, Banjarbaru.

FGD ini dilaksanakan untuk menyambut Hari Jadi ke-75 Provinsi Kalsel dan dihadiri narasumber dari berbagai kementerian, lembaga nasional, serta pelaku industri sawit.

Pada kegiatan FGD ini, dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemprov Kalsel, perguruan tinggi, asosiasi sawit, perusahaan, dan instansi terkait untuk mendukung pengembangan perkebunan berkelanjutan serta integrasi dengan sektor peternakan.

Muhidin mengapresiasi kontribusi pemikiran para narasumber bagi sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan di daerah tersebut. “Kehormatan bagi kami bapak/ibu sekalian bisa hadir dan memberikan sumbangsih pemikiran untuk pengembangan sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan, yang merupakan penggerak utama perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan,” ujarnya dalam keterangan Biro Adpim Kalsel dikutip Rabu (13/8).

Ia menyampaikan komitmen pemerintah provinsi untuk memperkuat tata kelola sawit berkelanjutan melalui peningkatan produktivitas, penggunaan benih unggul, serta penyelesaian persoalan keterlanjuran perkebunan di kawasan hutan.

Saat ini, data menunjukkan bahwa luas lahan sawit di Kalsel mencapai lebih dari 504 ribu hektare dengan mayoritas pengelolaan oleh perusahaan dan sebagian oleh pekebun rakyat.

“Dari total luas lahan kelapa sawit di Kalsel, sekitar 86 persen dikelola oleh perusahaan dan 24 persen oleh pekebun rakyat. Saat ini telah berdiri 46 pabrik kelapa sawit dan 3 pabrik minyak goreng sebagai bukti konkret hilirisasi industri sawit di Kalsel,” ucapnya.

Ia juga menyinggung soal Bank Kalsel yang belum berstatus bank devisa sehingga berdampak pada penerbitan dokumen ekspor hasil pertanian dan perkebunan maupun tambang dari provinsi tersebut.

“Kondisi ini tentu berdampak pada berkurangnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalsel. Oleh karena itu, saya himbau agar Bank Kalsel segera mengurus izin menjadi bank devisa,” sebutnya.

Selain itu, Gubernur mengajak perusahaan di Kalsel menyalurkan CSR melalui pemerintah provinsi agar manfaatnya bisa merata di seluruh kabupaten/kota.

“Mengambil contoh seperti BSI yang melalui CSRnya telah meluncurkan Klaster Peternakan Sapi Potong untuk kelompok peternakan di Tanah Laut. Harapan saya, model ini bisa diterapkan di seluruh wilayah Kalsel agar dampaknya bisa dirasakan luas oleh masyarakat,” ujarnya.