Jakarta, elaeis.co - Belum lama ini Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan informasi bahwa pendapatan negara hilang hingga Rp 300 triliun akibat ulah pengusaha sawit nakal.

Modusnya, jutaan hektare kawasan hutan diokupasi liar oleh pengusaha sawit yang tidak punya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan tidak memiliki rekening bank di Indonesia.

Untuk mencegah kebocoran penerimaan negara yang lebih besar, pemerintah akan memperketat pemantauan data kewajiban yang harus dibayar pengusaha sawit. Saat ini pemerintah sedang mengembangkan sistem digital untuk memantau pergerakan komoditas kelapa sawit dari hulu ke hilir.

Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), M. Firman Hidayat mengatakan, sejak tahun 2022 pemerintah menggunakan aplikasi Simbara atau Sistem Informasi Pengelolaan Mineral dan Batu Bara untuk monitoring pengawasan aktivitas ekonomi sektor usaha komoditas batu bara, timah, dan nikel.

"Kita akan memperluas sistem digital ini, kita juga akan membangun sistem yang sama untuk kelapa sawit," katanya dalam pernyataan resmi, kemarin.

Dijelaskannya, nantinya sistem ini akan mencakup pemantauan konsumsi sawit domestik maupun aktivitas ekspor sehingga terdeteksi besar penerimaan negara baik pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

"Dengan sistem digital, pemerintah dapat memonitor pergerakan komoditas secara transparan, mencegah kebocoran, serta mengoptimalkan penerimaan negara," terangnya.

Menurutnya, duplikasi Simbara dilakukan karena langkah digitalisasi ini berhasil menyelamatkan kebocoran penerimaan negara di sektor batu bara. Diantaranya pencegahan illegal mining senilai Rp 3,47 triliun sejak 2022 silam.

Penerimaan negara juga bertambah yang bersumber dari data analitik dan risk profiling dari para pelaku usaha sebesar Rp 2,53 triliun, serta penyelesaian piutang dari hasil penerapan automatic blocking system yang juga merupakan bagian dari Simbara sebesar Rp 1,1 triliun.

"Pengalaman digitalisasi di sektor batu bara telah memberikan banyak pelajaran. Data-data yang selama ini tidak kita miliki bertambah, sehingga potensi penerimaan negara bisa ditingkatkan," tukasnya.