Pekanbaru, elaeis.co - Sepakan lalu Gubernur Riau Edy Natar Nasution mengundang seluruh perusahaan kelapa sawit yang ada di Riau. Dari rapat tersebut diketahui ada 128 perusahaan yang menggarap lahan perkebunan kelapa sawit tanpa dilengkapi HGU.

Jika dihitung-hitung luasan kebun tanpa izin yang dikelola oleh perusahaan mencapai 746.100,12 hektar, atau sebanyak 43% dari luas toal kebun kelapa sawit yang dikelola oleh perusahaan 1,739,300.85 hektar. Jumlah ini dihitung dari seluruh perusahaan yang beroperasi di Riau yang berjumlah 273 perusahaan.

Artinya baru sekitar 145 perusahaan yang mengantongi HGU. Dengan luas kebun 992.992,02 hektar.

Menanggapi hal itu, Pengamat Kebijakan Publik Prodi Ilmu Lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Lancang Kuning, M Rawa El Amady mengatakan Gubernur Riau harus segera mengambil tindakan dan menindak tegas perusahaan yang sudah beroperasi namun tidak memiliki HGU.

Bahkan menurut Rawa Pemprov juga harus menelisik lebih dalam mengenai kebun ilegal tersebut.

"Gubernur harus buka data itu ke media. Lalu masyarakat juga perlu diajak secara masif untuk mendorong perusahaan nakal hingga ke ranah hukum," terangnya saat berbincang bersama elaeis.co, Rabu (31/1).

Rawa juga mendesak agar pemerintah menyita kebun-kebun ilegal dan dihancurkan.

Sejatinya kata Rawa, pemerintah seharusnya menjabarkan temuan ini kepada masyarakat secara detail. Sehingga mayarakat dapat ikut melakukan pengawasan baik itu terhadap perusahaan atau justru tindak tanduk pemerintah.

"Jadi, tidak terkesan bahwa tindakan sekarang ada unsur kepentingan pribadi," tandasnya.