Sanggau, elaeis.co – DPRD Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Rekomendasi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sanggau tahun anggaran 2024. Kegiatan ini bertempat di Ruang Rapat Lt. III Kantor Bupati Sanggau Kabupaten Sanggau.

Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sanggau, Timotius Yance, dan dihadiri Bupati Sanggau, Yohanes Ontot, Forkopimda serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sanggau.

Rekomendasi DPRD Kabupaten Sanggau yang dibacakan anggota DPRD Dicky dari Fraksi Nasdem ditujukan untuk berbagai sektor. Satu diantaranya adalah persoalan perkebunan sawit. Pemerintah diharapkan pro aktif terkait permasalahan perkebunan kelapa sawit yang masuk dalam kawasan hutan.

“Diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Sanggau dapat pro aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan instansi terkait maupun pihak-pihak lainnya dalam rangka mencari solusi tentang mekanisme penyelesaian terhadap perkebunan kelapa sawit yang masuk dalam kawasan hutan tersebut,” katanya dikutip dari rilis Diskominfo Sanggau, Selasa (13/5).

Terkait alokasi kebijakan transfer ke daerah, DPRD menyarankan Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau terutama instansi terkait melakukan pendataan terhadap luasan serta produksi perkebunan kelapa sawit baik berupa perusahaan maupun petani swadaya atau mandiri.

“Hal ini terkait dengan peraturan mengenai Dana Bagi Hasil (DBH) perkebunan kelapa sawit yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2023 tentang dana bagi hasil perkebunan kelapa sawit yang merupakan bagian dari transfer ke daerah,” lanjutnya.

DBH dialokasikan berdasarkan pendapatan dari bea keluar dan pungutan ekspor kelapa sawit. Ia menyebut, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sanggau tahun 2023, luas tanaman sawit menurut kecamatan seluas 346.821 hektar dan produksi sebesar 1.264.957 ton.

“Perlu kami sampaikan juga bahwa DBH dari perkebunan kelapa sawit tahun 2025 sebesar Rp 10.340.366.000,” sebutnya.