Kubu Raya, elaeis.co - Pj Bupati Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, Syarif Kamaruzaman berkomitmen untuk mempercepat proses sertifikasi sawit berkelanjutan di daerah itu. Hal itu guna membantu pelaku usaha kelapa sawit untuk meningkatkan produktivitas secara legal, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

Kamaruzaman mengungkapkan, dalam jangka pendek pihaknya akan mengeluarkan peraturan bupati (perbup) yang kemudian ditindaklanjuti oleh pimpinan DPRD menginisiasi pembentukan peraturan daerah.

"Jadi peraturan daerah ini nanti akan kita sampaikan sebagai payung hukum. Sehingga ada kepastian hukum bagi para petani sawit di Kabupaten Kubu Raya," kata Kamaruzaman dalam keterangan resmi Prokopim Kubu Raya dikutip Minggu (10/3).

Kamaruzaman menyebutkan bahwa sertifikasi sawit berkelanjutan merupakan prioritas mengingat Kubu Raya adalah kabupaten dengan luas kebun sawit terbesar ketiga di Kalimantan Barat. la pun mengapresiasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan konsorsium peneliti dari sejumlah perguruan tinggi yang terlibat memberikan pendampingan dalam penyusunan draf regulasi pelaksanaan sertifikasi sawit berkelanjutan Kubu Raya.

"Kami dari Pemkab Kubu Raya menyambut baik hasil penelitian terkait kondisi empirik yang dialami oleh petani sawit di Kubu Raya. Kubu Raya ini kan kabupaten yang memiliki luas kebun sawit terbesar ketiga di Kalimantan Barat. Nah, dalam waktu panjang ini apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman BRIN dan konsorsium para peneliti dari berbagai universitas di Indonesia, tentu memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah," tuturnya.

Karena itu, Kamaruzaman menegaskan pemerintah kabupaten bersama DPRD menyambut baik dimulainya rangkaian tahapan penyusunan legalitas sawit di Kubu Raya. "Makanya kita adakan Workshop Partisipatif dalam rangka Fasilitasi Penyusunan Draft Regulasi (Pergub/Perda) untuk Percepatan Sertifikasi Sawit Berkelanjutan (RSPO, ISPO, ISCC) untuk memberikan pemahaman alur kerjanya, bagaimana sih untuk regulasi sertifikasi kebun sawit ini," tukasnya.

Pengamat kebijakan publik Universitas Tanjungpura Pontianak Erdi Abidin mengungkapkan masih kecilnya angka sertifikasi kebun kelapa sawit milik petani. Erdi menyebut petani yang melakukan sertifikasi kebun baru mencapai tujuh persen dari jumlah luas kebun kelapa sawit di Indonesia.

"Dari kelompok petani ini baru tujuh persen yang melakukan sertifikasi. Itupun mereka sebagai petani plasma yang didukung oleh perusahaan inti. Nah, persoalannya adalah bagaimana dengan yang di luar plasma ini yang jumlahnya 93 persen? Kalau tidak ada gerakan (membuat regulasi), tentu ini akan lambat," katanya.

Oleh karena itu, lanjutnya, ditemukan model untuk mendorong percepatan sertifikasi sawit berkelanjutan dengan pembuatan peraturan daerah. Sebab sertifikasi bersifat wajib bagi setiap pelaku usaha kelapa sawit di Indonesia. Kemudian, langkah berikutnya adalah memberikan insentif untuk proses sertifikasi tersebut. Selanjutnya, secara bersama-sama merangkul petani terutama melalui kelompok-kelompok petani untuk melakukan proses sertifikasi. Hal itu dapat dilakukan dengan bantuan dari sumber-sumber daya yang ada di pemerintah daerah.

"Nah, ketika ada regulasi, maka akan sangat mudah untuk mencapai target tahun 2025 semua kebun kita bersertifikasi 100 persen seperti mandatory yang diinginkan oleh Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2000," jelasnya.

Lebih jauh Erdi menuturkan dengan adanya status yang legal, pekebun akan lebih diuntungkan saat menjual produknya. Sebab tanpa sertifikasi, pengusaha dan pekebun tidak bisa mengekspor sawit ke luar negeri. Manfaat lain dari sertifikasi adalah untuk menjamin usaha yang ramah lingkungan dan mengontrol dampak sosial dan ekonomi. Sertifikasi juga bakal meningkatkan daya jual produk.

"Dengan adanya sertifikasi, aspek keberlanjutan usaha juga menjadi lebih terjamin. Kualitas para pekebun pun akan meningkat karena tujuan sertifikasi adalah menciptakan sistem industri perkebunan sawit yang layak ekonomi, layak sosial budaya, dan ramah lingkungan," pungkasnya.