https://www.elaeis.co

Berita / Nasional /

Pemerintah Mesti Genjot Hilirisasi Dalam Perkebunan Sawit

Pemerintah Mesti Genjot Hilirisasi Dalam Perkebunan Sawit

Sekertaris Jenderal DPP Apkasindo Perjuangan, A.Sulaiman H Andi Loeloe. (Ist)


Jakarta, elaeis.co - Meski tidak ikut dalam ranah politik, namun asosiasi petani kelapa sawit memiliki harapan besar terhadap para pimpinan pemerintahan terpilih mendatang. Seperti Apkasindo Perjuangan yang hingga kini berharap hilirisasi di perkebunan kelapa sawit, khususnya di ranah petani terus ditingkatkan.

"Harapan kita tentu pimpinan pemerintahan yakni Presiden dan Wakil presiden terpilih nanti mampu mengayomi para petani kelapa sawit. Sebab, petani kelapa sawit adalah para pejuang devisa negara dan saat ini komoditi ini menjadi penyumbang devisa negara terbesar," ujar Sekertaris Jenderal DPP Apkasindo Perjuangan, A.Sulaiman H Andi Loeloe saat berbincang bersama elaeis.co, Kamis (4/1).

Sulaiman mengatakan hilirisasi kelapa sawit khususnya pekebun masih minim saat ini. Memang tidak dipungkiri saat ini terus digenjot oleh pemerintah.

"Ada dua pendapat sebetulnya yang pertama banyak aturan yang berbelit-bekit dan terlalu ketat," tutur Sulaiman.

Menurutnya, dua kondisi ini tentu menjadi salah satu faktor terhambatnya program hilirisasi di perkebuna kelapa sawit. Salah satu contohnya saja mengenai pembangunan pabrik kelapa sawit khusus petani. Dimana pemerintah menetapkan harus ada dana sebesar 30% dari total nilai investasi pembagunan PKS tersebut.

"Nilai investasi pembagunan PKS itu sebesar Rp150 miliar dan petani harus ada 30% untuk modal operasi. Misalnya untuk beli buah, bayar listrik, upah tenaga kerja dan sebagainya," paparnya.

Menurut Sulaiman, regulasi itu masuk akal, dengan tujuan agar operasional berjalan dan tidak mangkrak setelah pemerintah menggelontorkan uang senilai Rp150 miliar tersebut.

Namun di sisi lain, petani juga kewalahan untuk memenuhi modal 30% tadi. Sehingga Sulaiman berharap pemerintah juga ikut mencari solusi untuk pemenuhan kebutuhan itu. Misalnya saja berkoordinasi dengan lembaga keuangan seperti perbankan atau membantu petani langsung.

"Petani sangat membutuhkan bantuan modal operasional tadi. Mudah-mudahan ke depan ada dukungan perbankan untuk menalangi kebutuhan operasional PKS sebesar 30% tersebut," tandasnya.

BACA BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Komentar Via Facebook :