Pekanbaru, elaeis.co - Regulasi yang terus berubah menyebabkan realisasi program Sarana dan Prasarana (Sarpras) dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) masih minim. 

Kondisi ini dirasakan oleh petani kelapa sawit dari Desa Rambah Muda, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Di mana berkas pengajuannya untuk mendapatkan bantuan jalan kebun sudah beberapa kali dikembalikan lantaran regulasinya yang berubah-ubah. 

Melihat hal ini, Sekretaris DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Riau, Djono Albar Burhan mengaku sangat menyayangkannya. Dia meminta agar regulasi yang ada ditetapkan dan harus berkelanjutan serta tidak berubah-ubah. 

"Kalau mengenai regulasi, tentu kita ingin regulasinya yang berkelanjutan juga. Jadi jangan hanya sawit petani saja yang dituntut berkelanjutan, tapi regulasi itu juga harus beriringan," kata Djono kepada elaeis.co, dua hari lalu.

"Karena petani ini sekarang sudah masuk ke generasi kedua, jadi sudah paham mengenai regulasi dan informasi. Jadi harapannya kepada pemerintah, buatlah peraturan yang berkelanjutan juga. Jadi jangan berganti pemimpin, berganti pemerintahan, berganti juga regulasinya," tambahnya. 

Dia mengatakan, pemerintah juga diharapkan bisa memberikan kemudahan kepada para petani sawit dalam memajukan berbagai program bantuan dari BPDPKS. Tak hanya program Sarpras, tetapi juga PSR, beasiswa dan lainnya. 

"Kita berharap juga kepada BPDPKS, untuk mempermudah usulan petani. Seperti di Jambi, ada satu koperasi yang menerima dana Sarpras lebih dari 1 kali. Ya buka tangan selebar-lebarnya bagi petani kelapa sawit, makanya regulasinya harus berkelanjutan, jangan berubah-ubah," pungkasnya.