https://www.elaeis.co

Berita / Kalimantan /

Pemerintah Dorong Inklusi Keuangan Bagi Petani Milenial

Pemerintah Dorong Inklusi Keuangan Bagi Petani Milenial

Pembukaan FGD Dukungan Akselerasi Inklusi Keuangan Bagi Petani Anggota BUMP Dalam Rangka Mendukung Kemandirian Ekonomi. foto: Prokopim


Sendawar, elaeis.co – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian gencar mengintegrasikan kegiatan ekonomi dan keuangan inklusi pada sektor pertanian khususnya bagi kalangan petani milenial guna mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Terkait dengan hal ini, di Kabupaten Kutai Barat (kubar), Provinsi Kalimantan Timur, digelar Focus Group Discussion (FGD) yang mengangkat tema Dukungan Akselerasi Inklusi Keuangan Bagi Petani Anggota BUMP Dalam Rangka Mendukung Kemandirian Ekonomi Dalam Asta Cita Presiden Prabowo Dan Kabinet Merah Putih 2024-2029.

Kegiatan ini dibuka Plt Asisten III Setdakab Kubar, Yuli Permata Mora MSi di Ruang Pertemuan Bappedalitbang Kubar. Hadir diantaranya Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah Kemenko Perekonomian Dr Erdiriyo, Kepala Dinas Pertanian Kubar, beserta para pengurus kelompok tani.

Yuli Permata Mora mengharapkan kegiatan FGD akan memberikan pemahaman kepada kelompok tani betapa penting peranan Badan Usaha Milik Petani (BUMP) dan ke depannya memberikan akses layanan pembiayaan termasuk memperoleh bunga rendah untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah, mendorong keadilan sosial, mendorong peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup rakyat banyak melalui inklusi keuangan.

Disebutkannya, pembangunan sektor pertanian pangan memiliki tantangan tersendiri. Antara lain masih relatif lemahnya peningkatan usaha yang umumnya kecil dan lokasinya terpencar-pencar. 

"Lahan dan air relatif cukup, namun harus diwaspadai dengan tingginya alih fungsi lahan untuk perizinan perkebunan sawit dan pertambangan. Pemerintah daerah saat ini sedang dalam proses penetapan Perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau LP2B untuk melindungi keberlanjutan lahan-lahan pertanian," jelasnya dalam keterangan resmi Prokopim Kubar dikutip Selasa (23/12).

Intensifikasi pertanian juga diperlukan dengan penerapan panca usaha tani dan penggunaan teknologi dalam pembangunan pertanian pangan," sambungnya.

Untuk subsektor perkebunan, katanya, yang terluas di Kubar adalah karet seluas 35.358 hektar. Pada tahun 2023 tingkat produksinya sebesar 36.284 ton, lebih tinggi dari produksi karet tahun 2022 sebesar 34.583 ton.

Komoditi perkebunan terluas ke dua adalah kelapa sawit dengan luas lahan 9.687 hektar dengan produksi sebesar 12.325 ton, meningkat dari capaian tahun 2022 sebesar 10.304 ton. 

"Upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk pengembangan perkebunan antara lain bantuan pupuk, penyediaan bibit dan pembangunan jalan tani," sebutnya.

Untuk subsektor peternakan, populasi dan produksi daging terbesar adalah sapi sebesar 5.984 ekor dan produksi sebesar 245.299 ton pada tahun 2023. Sedangkan untuk kategori unggas, komoditi terbesar adalah ayam ras pedaging dengan populasi 2,8 juta ekor dan 3,3 juta ton produksi tahun 2023.

Daya dukung ketersediaan lahan-lahan keanekaragaman vegetasi alam yang memadai di Kabupaten Kutai Barat sangat berpotensi bagi perkembangan usaha peternakan yang berskala besar, terutama ternak sapi, kerbau, dan ternak kecil seperti kambing dan babi.

"Potensi lahan konvensional untuk peternakan yang terdiri dari lahan terbuka, padang rumput, lahan pertanian, danau dan rawa, kurang lebih seluas 208.031 hektar. Lahan tersebut mampu menyediakan pakan hijauan sebanyak 2.924.700 ton per tahun, yang artinya dapat memberikan pakan pada 154.030 ekor ternak di Kabupaten Kutai Barat," paparnya.

Dia melanjutkan, pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Kubar terbagi 2, yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Produksi perikanan tangkap tahun 2023 melebihi target yaitu 1.556 ton dari target 1.552 ton. 

Upaya yang dilakukan antara lain restocking jenis ikan endemic atau lokal (jelawat, baung, patin, biawan, papuyu dan gabus), sosialisasi undang-undang Perikanan tentang Ilegal Fishing, menambah Kawasan Reservat di Kecamatan Penyinggahan, Muara Pahu, Mook Manaar Bulatn dan Jempang, serta meningkatkan kinerja Kelompok Pengawas Perikanan.

Dalam usaha meningkatkan produksi perikanan budidaya air tawar dilakukan usaha-usaha diantaranya Bantuan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya, Pelatihan dan Pembinaan Pelaku Usaha Perikanan Budidaya. Untuk hasil produksi perikanan budidaya dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 terus mengalami peningkatan, di mana produksi pada tahun 2022 mencapai 2.434 ton dan di tahun 2023 meningkat menjadi 2.405,51 ton.

Secara khusus Yuli menyampaikan apresiasi atas FGD yang diisi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. "Ini menunjukkan kepedulian pemerintah pusat terhadap kami yang di daerah. Jadi ini kesempatan bagi Kutai Barat untuk belajar dan menimba ilmu lebih dalam," tukasnya.

"Kepada seluruh peserta FGD, mari manfaatkan forum ini secara optimal untuk mendengarkan paparan dari narasumber dan dapat berdiskusi menyampaikan saran dan pendapat sehingga agenda ini bukan hanya bersifat seremonial belaka tetapi mendatangkan ragam manfaat untuk penyelenggaraan pemerintahan demi mendukung kinerja pemerintah itu sendiri terlebih kemajuan perekonomian di wilayah kita," sambungnya.


 

BACA BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Komentar Via Facebook :