Pontianak, elaeis.co – Beroperasinya pabrik kelapa sawit (PKS) tanpa kebun atau komersil di sejumlah daerah di Provinsi Kalimantan Barat (kalbar) memicu polemik. Sebagian petani merasa diuntungkan karena punya alternatif baru untuk menjual tandan buah segar (TBS) sawit. Namun tidak sedikit pihak yang menolak karena sejumlah alasan.

Pengamat kebijakan publik, Dr Herman Hofi Munawar, adalah salah satu yang tidak setuju dengan beroperasinya PKS komersil. “Masalah PKS tanpa kebun sudah jamak terjadi di berbagai kabupaten di Kalbar. Mereka beroperasi tanpa kebun dan tidak memiliki kemitraan, izinnya diberikan oleh kepala daerah," ungkapnya dalam keterangannya dikutip Senin (3/2).

Dia sangat menyayangkan keteledoran kepala daerah yang memberikan perizinan tanpa mempertimbangkan daya dukung wilayah dan aspek lain seperti maraknya pencurian TBS. “Kondisi ini sangat merugikan negara dan masyarakat. Anehnya, pemerintah pusat seolah-olah tidak tahu, padahal persoalan ini sudah marak di berbagai daerah,” kritiknya.

Menurutnya, pemerintah pusat harusnya konsisten menjalankan aturan yang dibuat sendiri. Berdirinya PKS, baik skala besar maupun mini tanpa kebun dan tanpa kemitraan, seharusnya tidak akan terjadi jika Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan ditegakkan.

Regulasi tersebut mengatur bahwa pabrik harus memiliki perkebunan sawit sendiri. Apabila tidak ada, maka diwajibkan menjalin kemitraan dengan petani untuk memenuhi pasokan bahan baku minimal 20%. “Ketidakkonsistenan menjalankan regulasi ini yang menjadi salah satu sumber masalah. Malah tidak jarang ketika PKS berdiri ditiupkan ‘angin surga’ bahwa investasi akan memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat,” tandasnya.

Dia juga menyorot banyak PKS tanpa kebun yang berdiri tanpa dokumen studi kelayakan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). “Ini berisiko sekali, dan yang menjadi korban adalah masyarakat,” jelasnya.

Dia juga menilai kehadiran PKS tanpa kebun akan mengganggu tata niaga sawit yang sudah berjalan dan memicu maraknya pencurian TBS. “Sudah saatnya pemerintah menertibkan PKS tanpa kebun. Jika sudah terlanjur berjalan, arahkan supaya membenahi Amdal dan menjalin kemitraan dengan petani,” tukasnya.

Dia menegaskan bahwa kemitraan tidak hanya akan menjamin pasokan bahan baku bagi pabrik, tapi sekaligus menekan maraknya pencurian TBS yang terjadi akibat beroperasinya PKS tanpa kebun. Jika pasokan cukup, perusahaan tidak akan sembarangan menerima buah sawit yang asal usulnya tidak jelas.

"Segera benahi dan ambil tindakan tegas. Pemerintah jangan saling lempar kesalahan dan tanggung jawab," pungkasnya.