Berita / Nusantara /
Pemerintah Diminta Tegas Tegakkan Aturan Kemitraan
Ketua Gapki Sumsel, Alex Sugiarto. foto: ist.
Palembang, elaeis.co - Belum semua perusahaan perkebunan kelapa sawit anggota Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) di Provinsi Sumatera Selatan bermitra dengan petani sawit. Itu sebabnya Gapki mendorong anggotanya mematuhi Permentan Nomor 18 tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar.
Ketua Gapki Sumsel, Alex Sugiarto, mengatakan, program kemitraan antara perusahaan dengan pekebun saat ini sangat ditekankan oleh pemerintah.
"Aturan tentang kemitraan harus ditegakkan dan perlu ada sanksi. Perusahaan yang sudah lama berdiri tapi tidak punya kemitraan harus mendapat sanksi tegas dari pemerintah selaku regulator," sebutnya dalam keterangan resmi belum lama ini.
Keengganan perusahaan bermitra diduga karena harus mengeluarkan biaya pembinaan. "Yang tidak bermitra biaya sosialnya lebih ringan dibandingkan yang bermitra, alhasil untungnya lebih banyak. Terjadi persaingan yang tidak sehat di sini," ujarnya.
"Makanya kita minta aturan kemitraan harus tegas. Semua perusahaan harus diberlakukan sama sesuai regulasi yang berlaku," imbuhnya.
Alex sendiri menilai kemitraan menguntungkan perusahaan sekaligus mengangkat perekonomian masyarakat sekitar.
"Tujuan kemitraan itu mulia dan semua dapat manfaat. Dengan menjadi mitra atau plasma, masyarakat sejahtera sehingga terjadi hubungan baik dengan perusahaan. Selain itu, perusahaan yang mendirikan PKS mendapatkan kepastian pasokan TBS dari mitra," katanya.
Dia mengaku perusahaan yang dipimpinnya sudah menjalankan program kemitraan dengan luas plasma mencapai 40 persen dari luas kebun inti. "Perusahaan dan pekebun punya kepentingan bersama memajukan sawit sehingga harus saling bersinergi," ucapnya.
Selain perusahaan yang tidak bermitra, dia juga meminta pemerintah menertibkan keberadaan pabrik kelapa sawit (PKS) tanpa kebun karena kerap mengganggu kemitraan perusahaan lain.
"Selain mengganggu pasokan, juga merusak harga. PKS tanpa kebun pasang harga TBS lebih tinggi untuk menarik petani yang merupakan mitra perusahaan lain. Pemerintah harus tegas juga terhadap PKS tanpa kebun ini supaya level persaingannya sama," tukasnya.







Komentar Via Facebook :