Bengkulu, elaeis.co - Pemerintah diminta menaikkan nominal dana Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Hibah replanting Rp 30 juta per hektare (Ha) dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dinilai tidak layak lagi dengan situasi saat ini. 

Pengamat Pertanian Bengkulu, Prof. Zainal Muktamar, mengatakan, dana yang dialokasikan untuk para petani peserta PSR perlu ditingkatkan menjadi setidaknya Rp 60 juta/Ha. "Dana PSR yang saat ini disediakan oleh BPDPKS saat ini tidak cukup mengingat kenaikan harga bibit sawit dan pupuk serta biaya operasional lainnya," katanya, Selasa (16/5).

"Saya pikir Rp 60 juta adalah angka yang lebih ideal dan memberikan manfaat yang signifikan bagi petani sawit," tambahnya.

Ia berpendapat bahwa dengan jumlah dana yang lebih besar, para petani sawit di Bengkulu akan lebih mudah mengakses bibit sawit berkualitas. Selain itu, petani sawit di daerah ini juga akan lebih mudah untuk melakukan perawatan yang lebih baik untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen.

"Peremajaan sawit adalah langkah strategis yang harus ditempuh untuk menghadapi tantangan perubahan iklim dan mengoptimalkan produksi. Namun, keberhasilan program ini sangat tergantung pada alokasi dana yang memadai," ungkapnya.

Zainal juga menyoroti pentingnya peningkatan infrastruktur pendukung seperti jalan, irigasi, dan sistem pengolahan limbah sawit. "Perlu ada investasi yang serius dalam pengembangan sarana dan prasarana kebun agar para petani dapat bekerja dengan efisien dan hasil panen dapat diolah secara optimal," katanya.

Salah satu petani peserta PSR di Bengkulu, Budi Santoso, meminta pemerintah melalui kementerian terkait mempertimbangkan usulan peningkatan dana PSR. 

"Kami para petani berharap pemerintah dapat mendengarkan suara kami dan memberikan perhatian lebih dalam mendukung program peremajaan sawit ini. Dengan dana yang mencukupi, kami dapat mengoptimalkan pengelolaan kebun untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan kami," tutupnya.