Jakarta, elaeis.co - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indoesia (DPD RI), Sultan Baktiar Najamudin, meminta pemerintah Indonesia memanfaatkan kelapa sawit dalam diplomasi internasional. Menurutnya, produk sawit Indonesia berpeluang menjadi soft power Indonesia dalam peta geopolitik global.

Ungkapan ini merupakan bentuk dukungan Sultan terhadap program swasembada pangan dan energi yang diusung pemerintahan saat ini.

“Kami sangat optimistis posisi Indonesia semakin diperhitungkan dalam peta geopolitik global setelah melihat perjalanan diplomatik presiden Prabowo selama dua bulan pertama pemerintahannya. Sawit bisa menjadi menaikkan posisi tawar Indonesia, di samping karena kapasitas kepemimpinan dan kemampuan diplomasi presiden Prabowo,” kata Sultan melalui keterangan pers dikutip elaeis.co Kamis (9/1/2025).

Mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu kembali menyatakan dengan tegas sangat mendukung program swasembada pangan dan energi pemerintah. Hal ini mengingat dalam situasi geopolitik yang serba tidak pasti, stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga energi dan pangan adalah modal utama stabilitas perekonomian sebuah negara.

“Pemerintah perlu didukung secara sosial dan politik dalam membangun ketahanan nasional. Khususnya pada sektor pangan dan energi yang dihasilkan dari perkebunan kelapa sawit,” tegasnya.

Dia menambahkan, program pengembangan kelapa sawit sangat relevan dan sesuai dengan semangat penggunaan energi baru terbarukan. Sebab, saat ini semua negara membutuhkan produk olahan kelapa sawit sebagai bahan pangan dan energi.

"Kita beruntung menjadi negara dengan produksi sawit terbesar di dunia. Artinya, semua negara mengakui Indonesia menjadi market leader dan price maker produk olahan kelapa sawit di dunia," terangnya.

Pasar CPO global saat ini, menurutnya, sangat bergantung dengan kebijakan sawit Indonesia. Sehingga sangat beralasan jika pemerintah ingin melakukan ekstensifikasi perkebunan kelapa sawit ke semua wilayah yang memiliki lahan yang cukup luas.

"Meskipun setiap pilihan kebijakan tentunya memiliki konsekuensi dan resiko tertentu. Kami percaya pemerintah sudah memiliki hitungan dan kajian yang mendalam terhadap risiko atas setiap program yang dianggap penting dan strategis bagi ketahanan nasional," imbuhnya.

Sebelumnya beberapa anggota senator mempertanyakan pernyataan Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni yang mewacanakan akan memanfaatkan 20 juta hektar hutan cadangan untuk mendukung ketahanan pangan dan energi. Para senator memberi masukan agar sang menteri menghitung ulang rencana pembukaan lahan sawit agar kelestarian hutan tetap berkelanjutan.