Jakarta, elaeis.co - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Perjuangan mendukung upaya Komisi Pengawasan Persaingan Bisnis (KPPU) mendesak pemerintah untuk membatasi izin Hak Guna Usaha (HGU) lahan kelapa sawit kepada perusahaan dalam skala besar. Sebab diduga akan menjadi pemantik pudarnya keadilan di tengah masyarakat, khususnya petani kelapa sawit.

Sekertaris Jenderal DPP APKASINDO Perjuangan Sulaiman H Andi Loeloe mengakan, pembatasan itu perlu dilakukan karena menjadi patokan untuk pemerataan demi keadilan.

"Langkah tersebut juga mencegah timbulnya gejolak sosial ekonomi di masyarakat," terangnya saat berbincang bersama elaeis.co, Jumat (3/6).

Menurutnya, tanpa pembatasan, hutan-hutan yang tersisa akan habis dan berdampak terhadap habitat yang ada. Belum lagi hal itu juga akan berdampak pad masyarakat adat yang berada dalam lokasi tersebut.

Sebelumnya Direktur Kebijakan Persaingan KPPU Marcellina Nuring merinci berdasarkan investigasi dan penelitian, ada dugaan praktik monopoli dan persaingan bisnis yang tidak sehat. Terutama di sektor perkebunan kelapa sawit baik dari hulu sampai hilir.

Seperti penguasaan lahan yang melebihi batas. Bahkan hingga menepikan petani dalam rantai pasok CPO maupun biodiesel.

"Pengawasan dan evaluasi perlu tegas dilakukan oleh pemerintah," tuturnya.

Hingga akhirnya KPPU meminta pemerintah untuk membatasi izin HGU terhadap perusahaan kelapa sawit berskala besar. Dimana dari catatannya ada 5 perusahaan yang masuk dalam kategori tersebut.