Palangka Raya, elaeis.co - Pemprov Kalimantan Tengah (Kalteng) diminta meningkatkan keterjangkauan jaringan listrik di wilayah Kabupaten Lamandau. Permintaan itu disampaikan Anggota DPRD Kalteng yang juga juru bicara Dapil Kalteng 3, Jubair Arifin.

"Dari hasil reses di dapil, banyak pedesaan di Kabupaten Lamandau sulit untuk berkembang dan seakan terisolasi karena belum teraliri atau kekurangan daya listrik," jelasnya melalui keterangan resminya.

Menurutnya, berdasarkan UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembangunan jaringan listrik merupakan kewenangan pemerintah provinsi. "Makanya kita berharap Pemprov Kalteng memperhatikan masalah ini," tukasnya.

Menurutnya, elektrifikasi di desa-desa tidak harus mengkoneksikan jaringan dengan gardu induk PLN, tetapi bisa juga dilakukan dengan membangun pembangkit berkapasitas kecil.

"Ada alternatif untuk  pemerataan jaringan listrik di pedesaan, misalnya membangun pembangkit listrik tenaga surya atau pembangkit listrik berbahan bakar biogas (PLTBg)," sebutnya.

Menurutnya, pengembangan PLTBg di Lamandau sangat memungkinkan karena potensi limbah sawit sebagai bahan baku biogas sangat banyak dan mudah didapatkan.

"Tapi tentu saja harus ada kerja sama antara pemda dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk pemanfaatan limbah sawit cair sebagai bahan bakar PLTBg. Di sinilah pemprov perlu menjembatani bagaimana cara dan aturannya, supaya kerja sama tersebut memiliki alur dan aturan yang jelas sehingga dapat berjalan maksimal," tukasnya.

Dia menambahkan, Pemkab Lamandau sudah menyatakan siap untuk membangun kerja sama dengan perusahaan sawit jika diizinkan oleh Gubernur Kalteng. "Selama ini Pemkab Lamandau sudah ada kerja sama pemanfaatan biogas dengan salah satu perusahaan sawit setempat," ungkapnya.

Menurutnya, model kerja sama itu bisa dikembangkan untuk pemerataan jaringan listrik di seluruh pelosok Lamandau.

"Harus ada sinergi antara pihak provinsi dan kabupaten. Pemprov Kalteng harus mendukung upaya yang dilakukan oleh Pemkab Lamandau," harapnya.