Sendawar, elaeis.co – Tim Kerja Malaria Kementerian Kesehatan RI didampingi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan Audiensi Asesmen ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat (kubar) untuk mencari penyebab dan permasalahan serta mencari cara penanganan kasus malaria. Kegiatan ini bertujuan untuk percepatan eliminasi penyakit malaria di Kubar.
 
Dedy Supriyato MPH mewakili Tim Kerja Malaria menyampaikan, eliminasi malaria secara nasional ditargetkan tercapai tahun 2035. Oleh sebab itu perlu dieliminasi di setiap regional/provinsi yang dimulai dari kabupaten. “Untuk di Kaltim masih ada 5 kabupaten yang belum memiliki sertifikat eliminasi malaria," ungkapnya dalam keterangan resmi Pemkab Kubar dikutip Kamis (2/5).

Dengan berdirinya Ibu Kota Nusantara atau IKN di wilayah Kaltim, maka Kemenkes lebih intens mengupayakan agar wilayah-wilayah kantong malaria, salah satunya di Kubar, cepat dieliminasi. "IKN memang berada di Kabupaten Penajam Paser Utara, tetapi Kubar termasuk daerah yang dekat sehingga kasus malaria harus dieliminasi," tambahnya.

Menurutnya, kantong-kantong malaria di Kubar berhubungan dengan orang-orang yang keluar masuk ke dalam wilayah hutan. "Permasalahan ini harus segera kita tuntaskan. Dengan kehadiran tim bersama para ahli di Kubar serta dukungan dari kepala daerah, mari sama-sama kita cari solusi dan menuntaskan permasalahan penyakit malaria," tukasnya.

Salah seorang ahli anggota tim, Ferdinand J Laihad MPHM menyampaikan, penularan malaria di Kubar pada tahun 2020 masih tinggi, namun tahun 2021 menurun karena adanya Covid. "Saat itu tidak banyak orang beraktivitas di hutan," sebutnya.

"Di tahun 2022 dan 2023 kasus malaria kembali meningkat. Namun di tahun 2024 nol. Inilah yang kita akan mempelajari, apa saja yang dikerjakan oleh Dinkes Kubar dan pemerintah daerah terkait penanggulangan malaria,” sambungnya.

Dia melanjutkan, banyak yang terkena malaria adalah orang-orang yang bekerja di perusahaan perkebunan kelapa sawit dan pertambangan. "Sebenarnya bukan masyarakat Kubar, namun mereka bermukim di wilayah Kubar. Orang-orang tersebutlah yang membawa penyakit karena mereka yang keluar masuk," paparnya.

"Untuk mengatasi permasalahan tersebut, tanpa dukungan pemerintah daerah dan perusahan perkebunan dan pertambangan yang ada, tidak akan bisa. Sehingga perlu dilakukan pembelajaran agar terjadi penurunan sehingga malaria di Kubar menjadi nol," imbuhnya.

Jika bisa tiga tahun berturut-turut nol kasus penularan malaria, maka sertifikat eliminasi malaria akan diberikan. "Jika sudah mendapatkan sertifikat, perlu juga dipelihara dengan cara melakukan pencegahan orang yang keluar masuk dari luar dengan cara pemeriksaan untuk masyarakat yang datang ke Kubar," jelasnya.

Bupati Kubar, FX Yapan MH menyatakan siap mendukung program eliminasi malaria. "Saya minta Dinas Kesehatan mendampingi tim yang melakukan peninjauan langsung lokasi-lokasi. Berikan pelayanan yang baik agar program yang disiapkan berjalan tanpa hambatan," ujarnya.