Jakarta, elaeis.co – Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang digadang-gadang jadi tameng keberlanjutan sawit nasional ternyata masih sepi peminat. 

Fakta di lapangan bicara lantang, hingga awal 2026, kepesertaan ISPO baru menyentuh sekitar satu persen dari total pelaku usaha sawit di Indonesia. Angka yang kecil, nyaris tak terdengar di tengah luasnya hamparan kebun sawit Nusantara.

Badan Standardisasi Nasional (BSN) akhirnya buka suara. Masalahnya, kata BSN, bukan melulu regulasi. Lebih dari itu, skema ISPO dinilai terlalu rumit, minim nilai tambah, dan belum ramah bagi pekebun kecil yang jumlahnya justru mendominasi sektor sawit nasional.

“Yang pertama itu soal akses informasi. Yang kedua, bagaimana pemerintah bisa menyampaikan bahwa sertifikasi ISPO itu tidak menyulitkan dan tidak memberatkan,” kata Donny saat diwawancarai, Rabu (28/1).

Menurut Donny, pendekatan sertifikasi yang selama ini diterapkan cenderung seragam, padahal kondisi pelaku usahanya jauh dari kata sama. Pekebun kecil, kata dia, membutuhkan perlakuan khusus. Dengan lahan kecil dan keuntungan terbatas, tambahan kewajiban tanpa insentif nyata justru terasa seperti beban.

“Pekebun ini banyak banget dan lahannya kecil-kecil. Dari sisi margin, mereka tidak besar. Ini yang butuh effort tersendiri,” ujarnya.

BSN pun menilai penyederhanaan skema ISPO menjadi kunci agar sertifikasi ini tidak hanya jadi pajangan regulasi, tapi benar-benar hidup di tingkat tapak. Donny menyebut, BSN punya pengalaman menerapkan pendekatan sederhana lewat SNI Bina UMK untuk usaha mikro dan kecil.

“Di SNI, kami buat checklist yang simpel supaya di level mikro dan kecil mudah dipahami. Mungkin di ISPO juga akan kita bicarakan ke arah sana,” jelasnya.

Ia menambahkan, karakter pekebun sawit pada dasarnya mirip dengan pelaku UMK. Karena itu, skema ISPO yang terlalu teknis dan administratif dinilai perlu dipangkas, tanpa menghilangkan substansi keberlanjutan.

Namun, soal teknis saja belum cukup. Donny menegaskan, sertifikasi harus memberi nilai tambah. Tanpa manfaat ekonomi yang jelas, sulit berharap pekebun mau ikut serta, meski biaya sertifikasi ditopang APBN atau APBD.

“Sebenarnya mereka mau kalau dengan sertifikasi itu dapat pasar lebih luas atau harga yang lebih baik,” tegasnya.

Ia menilai, tantangan terbesar ISPO saat ini adalah ketika sertifikasi hanya berhenti di selembar sertifikat, tanpa efek nyata pada kesejahteraan pekebun. Dalam kondisi margin usaha yang pas-pasan, tambahan kewajiban tanpa imbal balik ekonomi akan sulit diterima.

“Kalau melakukan sesuatu yang lebih, tapi tidak ada nilai tambahnya, ya pasti berat,” kata Donny lugas.

Donny juga mengkritik pola pembinaan pemerintah yang selama ini terlalu fokus pada proses sertifikasi, namun minim pendampingan setelahnya. Padahal, justru pasca-sertifikasi, pekebun membutuhkan dukungan untuk membuka akses pasar yang lebih baik.

“Perlu bantuan di dua sisi, dari sertifikasi dan akses pasar,” ujarnya.

Di sisi lain, BSN juga menyoroti pengaturan ISPO di sektor bioenergi. Donny menekankan pentingnya sinkronisasi antara Kementerian ESDM, BSN, dan Komite Akreditasi Nasional (KAN) agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.

Menurutnya, pembagian kewenangan dalam sertifikasi justru bisa menjadi hal positif, selama substansi teknis tetap didukung kementerian teknis terkait. Ia mengingatkan, celah regulasi bisa berbahaya jika lembaga sertifikasi berjalan tanpa sokongan kebijakan sektoral.

“Kalau KAN membuat aturan sertifikasi tapi ESDM tidak mendukung substansinya, itu berisiko,” tegas Donny.

Sebagai pihak yang terlibat sejak awal perumusan ISPO, Donny berharap sertifikasi ini tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi benar-benar menjawab tuntutan pasar global. Apalagi, negara tujuan ekspor sawit kini semakin ketat soal sustainability dan perlindungan hak asasi manusia.

“Harapannya dua sisi tercapai. Daya saing ekspor naik, dan praktik sawit berkelanjutan benar-benar berjalan,” pungkasnya.