Jakarta, elaeis.co – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan menyampaikan dukungan kepada pemerintah untuk mempercepat realisasi peremajaan sawit rakyat (PSR) dalam rangka mendorong optimalisasi hilirisasi sawit.

Dukungan itu akan disampaikan Lembaga Pengembangan Pertanian (LPP) PBNU pada acara hari lahir atau Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta, hari ini, dengan harapan dapat memperkuat ekonomi petani sawit demi terwujudnya kemandirian ekonomi Indonesia.

Sekretaris LPP PBNU Tri Candra Aprianto mengatakan, PBNU merasa perlu mendukung PSR dan hilirisasi sawit karena karena sebanyak 67% lahan sawit rakyat adalah milik warga Nahdliyin.

“LPP PBNU amat concern terhadap agenda hilirisasi sawit karena lebih dari 67% lahan sawit mandiri dimiliki warga Nahdliyin. Kami sangat berkepentingan jadi bagian dari program pemerintah untuk hilirisasi,” jelasnya dalam keterangan resmi dikutip elaeis.co, Rabu (5/2).

Candra yang juga Dewan Pakar Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menyampaikan, dibutuhkan strategi dan kolaborasi bersama yang melibatkan para praktisi dan akademisi untuk mendorong hilirisasi.

“Indonesia menang di WTO atas gugatan kampanye negatif Uni Eropa, saya kira ini juga momentum bagi Indonesia. Perjalanan presiden ke luar negeri juga tidak lepas bicara soal sawit. Karenanya, LPP PBNU bersama petani mandiri yang selama ini menjadi binaan harus mendapatkan benefit atas industri kelapa sawit,” tukasnya.

Sementara itu, Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono menyebutkan, industri sawit dapat berkembang jika mendapatkan dukungan kuat dari seluruh stakeholder. Dengan memberikan regulasi yang memudahkan industri sawit, kepastian lahan dan produksi hasil perkebunan akan berkembang di Indonesia.

"Selama ini dalam berusaha sering kali kita mendapatkan kampanye hitam, untungnya kita sudah berhasil membuktikan bahwa sawit kita tidak bermasalah,” sebutnya.

Dia menambahkan bahwa pengusaha sawit berharap pemerintah meningkatkan ekspor crude palm oil (CPO) dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan volume ekspor CPO Indonesia pada 2024 menyentuh 21,6 juta ton, turun 17,33% dibandingkan dengan 2023. Begitu pula secara nilai, ekspor CPO anjlok 11,78% menjadi US$ 20,01 miliar atau setara Rp 325,8 triliun pada 2024 (kurs Rp 16.280/US$).

“Penurunan ini sering dikaitkan dengan agenda hilirisasi dalam kerangka ketahanan energi, padahal selain menurunnya permintaan luar negeri, juga karena menurunnya produksi sawit,” ujarnya.

"Kami sangat mendukung adanya energi biodiesel seperti dicanangkan pemerintah. Jadi perlu optimalisasi potensi sawit ketika masih banyak yang belum terkelola dengan baik termasuk petani mandiri. Karenanya, penting bagi pemerintah memberikan perhatian kepada PSR," tambahnya.

Berdasarkan data pemerintah, program PSR pada 2025 ini akan direalisasikan seluas 180 ribu hektar melalui dinas yang menangani perkebunan dan 20 ribu hektar melalui kemitraan dengan perusahaan sawit di Indonesia.